5 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan sikap perihal menerima alias menolak izin upaya pertambangan (IUP) oleh organisasi kemaasyarakatan (ormas) keagamaan.
“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi jika ada nan menolak itu individual bukan Muhammadiyah. nan resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai obrolan di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia mengatakan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu perihal nan wajar. Sementara mengenai sikap penolakan alias menerima, Muhammadiyah, diwakili Ketua Umum Haedar Nashir.
“Pendapatnya di beberapa kesempatan itu, kudu mensyukuri nikmat nan Allah berikan berupa kekayaan alam. Kemudian memelihara dan mengurusnya, pergunakan dengan baik termasuk tambang. Tak boleh merusak, jaga lingkungan selama pengelolaan tersebut,” kata Ihsan.
Ihsan menuturkan meski Haedar Nashir belum menyampaikan menerima alias tidak, namun jika pemerintah meminta, mereka bakal mempertimbangkannya. Sementara saat ini, kata dia, pemerintah belum meminta Muhammadiyah ambil andil dalam urusan perizinan tambang itu.
“Kalau memang itu menjadi suatu kebutuhan dan dianggap oleh Muhammadiyah bagian nan bisa dilakukan, maka kami bakal lakukan. Dari beberapa rapat, ini sedang dipelajari. Dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, pembiayaan semua bakal dipelajari,” tuturnya.
Ia menuturkan, adapun pertimbangan Muhammadiyah menerima adalah untuk kemaslahatan umat. Namun, kata dia, sebagai ormas Muhammadiyah enggan meminta-minta pengelolaan izin tambang.
Iklan
“Kalau dikasih, kan kami tidak boleh menolak ya. Kalau Muhammadiyah kan cukup besar, jika minta-minta kan kesannya seperti tidak punya kemampuan. Jadi jika ada biaya masuk, bukan hasil minta-minta, melainkan dari hasil nan produktif, kami bakal gunakan untuk kemaslahatan Muhammadiyah,” ujar Ihsan.
Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat alias Diktilitbang PP Muhammadiyah menggelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan (Green Mining) di Yogyakarta, 22 Juni lalu. Sarasehan ini disebut untuk mempertimbangkan sikap PP Muhammadiyah terhadal izin upaya pertambangan alias IUP untuk ormas keagamaan.
Sumber Tempo nan turut diundang dalam aktivitas itu bercerita, sarasehan itu bermaksud mengkaji dua perspektif baik mendukung maupun menerima konsesi tambang dari pemerintah. Menurut dia, kedua opsi itu tetap terbuka bagi PP Muhammadiyah. “Baik menerima alias menolak, dua-duanya kudu punya pedoman kajian,” ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, dikutip Rabu, 26 Juni 2024.
Dari golongan pendukung, ada sejumlah praktisi tambang nan turut diundang. Mereka disebut-sebut menjadi pemantik obrolan tentang tata kelola tambang nan baik. “Ada optimisme begitu,” kata sumber itu. Dia tak merinci siapa saja praktisi tambang nan dihadirkan dalam sarasehan.
Pilihan editor: PP Muhammadiyah Gelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan, Ada Sinyal Menerima IUP?
BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA
English (US) · 
Indonesian (ID) ·