Soal Penyediaan Lahan untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo, Ini Kata Bank Tanah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, angkat bicara soal program 3 juta rumah nan digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Parman mengatakan, dari sasaran 3 juta rumah itu, pihaknya siap menyediakan lahan untuk program 1 juta kediaman perkotaan. Namun, untuk realisasi pembangunan 2 juta rumah di wilayah pedesaan, Parman mengungkapkan bahwa Bank Tanah tetap dalam tahap persiapan penyediaan lahan.

Saat ini, lahan nan tersedia memang tetap minim. Parman mengatakan sudah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, letak tersebut strategis lantaran dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita belum banyak siapkan, di Penajam Paser Utara juga ada," katanya saat ditemui dalam aktivitas Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Parman juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh lahan di Lembah Napu, Desa Sedoa, Wuasa, Wanga, dan Watutau di Kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun, dia menyebut bahwa tidak ada masyarakat nan bersedia pindah ke letak tersebut.

Menurutnya, letak lahan di luar Jawa merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Tanah, lantaran mereka perlu memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk relokasi. Parman juga menambahkan bahwa pihaknya tetap perlu meninjau skema nan bakal diterapkan dalam program tersebut, termasuk keputusan mengenai apakah rumah bakal disewakan alias diberikan secara gratis.

Selain itu, Bank Tanah berencana memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) nan belum dimanfaatkan melalui skema optimasi aset tersebut untuk menyediakan lahan.

Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah untuk proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan alias lahan nan tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

Iklan

"Dari Satgas Perumahan sudah menagih lantaran mereka berpikir tanah kita tetap banyak sekali, padahal lahan untuk pembangunan sangat minim," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.

Suyus juga mengungkapkan bahwa banyak tanah dari program transmigrasi nan kewenangan pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi justru dikelola oleh pihak ketiga. Oleh lantaran itu, Kementerian ATR/BPN berencana mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Program 3 juta rumah sebelumnya disampaikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah bakal membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bermaksud menjamin pembangunan kediaman dan rumah murah terjangkau berbobot dengan sanitasi nan baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat nan membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan bisa mengurangi nomor backlog perumahan alias kesenjangan antara total kediaman terbangun dan jumlah rumah nan dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, alias pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit namalain hanya susut 6 persen alias sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Mengintip Ragam Fasilitas Tenda Mewah untuk Pembekalan Menteri Prabowo di Magelang, Siapa Pengelolanya?