Sopir Jaklingko Tuding Transjakarta Anak Emaskan KWK, Dishub Bantah

Jakarta, CNN Indonesia --

Sopir Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) menuding Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya betul KWK," kata Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

Rahmadoni menyebut Koperasi Wahana Kalpika dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.

"Kebetulan nan berkepentingan wakil ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas bentrok kepentingannya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah tuduhan bahwa Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita memandang proporsionalnya ada apalagi nan 90 sekian persen realisasinya, ada nan 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin.

"Jadi jika memandang itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang tetap ada beberapa nan angkanya di bawah 30 persen. Ini nan tentu bakal diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta," imbuhnya.

Ratusan pengemudi Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini. Ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta nan melakukan unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB).

Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah menyebut tindakan itu dilakukan sebagai corak protes atas diskriminasi nyata nan dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus personil Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan nan selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak nan diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul dalam keterangannya.

Ada beberapa tuntutan nan disuarakan oleh pengemudi Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan pikulan reguler berasosiasi dengan program Jaklingko nan tidak setara dan menghentikan politisasi program Jaklingko nan diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI nan sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Lalu, mengurangi patokan dari Transjakarta nan merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan nan tetap layak operasional.

(lna/isn)

[Gambas:Video CNN]