SPSI Soroti Tak Ada Perwakilan Buruh di Komite BP Tapera: Buka Peluang Kebocoran Dana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Federasi Serikat Pekerja  Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Endang Hidayat, menyoroti nihilnya perwakilan pekerja di Komite Badan Pekerja Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menurut dia, kondisi ini membuka kesempatan adanya kebocoran dana.

Endang membandingkan Komite BP Tapera dengan Komite BPJS. Di sana, ada perwakilan pekerja nan berkedudukan sebagai komite. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih optimal. Dia menduga tak adanya perwakilan pekerja di Komite BP Tapera merupakan langkah politik pemerintah. “Akan bisa diduga terjadi kebocoran biaya nan ditabung oleh pekerja baik ASN maupun swasta,” ujar Endang dalam konvensi pers di Kantor Apindo DKI Jakarta, Menteng, Senin, 10 Juni 2024.

Dengan tak adanya perwakilan buruh, Endang menilai akibat Tapera bakal makin menyengsarakan buruh. Sebab, pekerja dipaksa menabung, tapi tak bisa mengontrol simpanan mereka. Karena itu, dia menuntut pemerintah membatalkan program Tapera.

Komite BP Tapera berfaedah sebagai perumus serta penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Anggota komite diisi oleh pejabat ex officio, ialah Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai ketua, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, personil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan unsur ahli sebagai anggota.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, merespons banyaknya kritik nan ditujukan kepada program besutannya itu. Dia menyebut pihaknya sekarang berfokus membangun kredibilitas untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Iklan

"Harus dibangun dulu kredibilitas BP Tapera untuk mendapatkan trust masyarakat. Itu tugas nan diamahkan ke kami dari Komite (BP Tapera) pada pelantikan 13 Maret 2024 kemarin," katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Heru mengatakan, Komite Tapera merekomendasikan agar BP Tapera memperbaiki tata kelola terlebih dahulu. Progresnya tetap terus dipantau secara langsung oleh Komite Tapera.

Pilihan editor: BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

HAN REVANDA PUTRA