Sri Mulyani Ajukan Suntikan PMN Rp 6,1 Triliun buat BUMN Termasuk KAI dan Pelni

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bagi lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah PMN nan diajukan sebesar Rp 6,1 triliun. PMN ini berasal dari persediaan pembiayaan investasi. "Cadangan pembiayaan investasi nan di dalam UU APBN 2204 sebesar Rp 13,67 triliun. Pada hari ini, kami mengusulkan penggunaannya hanya Rp 6,1 triliun," katanya saat rapat berbareng Komisi XI DPR di Senayan pada Senin, 1 Juli 2024.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pembiayaan investasi sebesar Rp 176,2 triliun telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2024. Dalam Pasal 23 ayat (2) dan lampiran UU tersebut pembiayaan investasi dibagi menjadi lima klaster. Mulai dari klaster infrastruktur, pendidikan, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional, dan klaster lainnya. Khusus untuk klaster lainnya, kata Sri Mulyani, ada alokasi persediaan pembiayaan investasi sebesar Rp 13,67 triliun.

Cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 6,1 triliun tersebut diperuntukkan sebagai PMN bagi lima perusahaan BUMN. PMN paling besar bakal diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 2 triliun. Kemudian, untuk PT Hutama Karya serta Badan Bank Tanah masing-masing Rp 1 triliun. 

PMN sebesar Rp 965 miliar juga bakal diberikan kepada PT Industri Kereta Api. Terakhir, suntikan senilai Rp 500 miliar untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Selain itu, ada pula alokasi tanggungjawab penjaminan sebesar Rp 635 miliar. "Ini lantaran pemerintah sering memberikan penjaminan, dalam perihal ini kami menyediakan alias mencadangkan biaya untuk penjaminan untuk BUMN," kata Sri Mulyani.

Iklan

Pilihan editor: Hutama Karya Terima PMN Rp 18,6 Triliun, jadi Penerima Pembiayaan Investasi Terbesar

ANNISA FEBIOLA