Sri Mulyani: Anggaran untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah Rp 40,27 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat terbatas nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara mengenai sektor perumahan untuk mencapai sasaran 3 juta rumah. Melalui akun IG pribadinya, Sri Mulyani mengatakan support APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun.

“Alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun, pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun,” tulis Sri Mulyani di akun IG @smindrawati, Selasa, 7 Januari 2024.

Sri Mulyani merinci pembiayaan perumahan meliputi akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sri Mulyani mengatakan, rapat terbatas sektor perumahan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona (ATR BPN) Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wamenkeu Suahasil Nagara, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran untuk merealisasi program 3 juta rumah. Hal ini disampaikan Maruarar dalam rapat berbareng Kementerian Keuangan pada Jumat, 15 November 2024.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan sasaran pembangunan 3 juta rumah bersubsidi pada 2025 anggaran nan diibutuhkan mencapai Rp 48,4 triliun. Pasalnya, jumlah anggaran nan tersedia hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berasas usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan biaya pembangunan rumah setidaknya Rp 53,6 triliun.

"Kami mengharapkan support dan masukan dari Kementerian Keuangan mengenai dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Maruarar di instansi Kementerian Keuangan, Jumat, 15 November 2024.

Menjawab permintaan Maruarar itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu siap memberikan support kepada program 3 juta rumah. Menurut dia, program itu diperlukan lantaran sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Namun Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi lebih lanjut ihwal kebutuhan anggaran nan diperlukan.

Riani S. Putri berkontribusi dalam tulisan ini