Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi tersebut baru 13,7 persen dari pagu nan ditetapkan. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun.

Bendahara Negara itu mengatakan selama tiga tahun belakangan alokasi anggaran dari APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut sudah mencapai Rp 72,5 triliun. “Sehingga kita harapkan IKN sudah bisa digunakan kelak pada 17 Agustus,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Dari anggaran nan telah dihabiskan tahun ini, biaya terbesar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ialah Rp 3,4 triliun.Sri Mulyani mengatakan, dari total biaya nan dipakai tahun ini digunakan untuk prasarana area Istana, area instansi kementerian coordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Selain itu pemerintah juga mengejar pembangunan tower rumah susun ASN dan pertahanan dan keamanan, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, jembatan dan airport VVIP. Kas negara juga digunakan untuk penyempurnaan area waduk Sepaku Semoi, Embung KIPP dan pengendalian banjir di IKN.

Sementara itu, untuk klister non infrastruktur, anggaran APBN untuk IKN telah menghabiskan Rp 2 triliun untuk perencanaan, koordinasi hingga penyiapan pemindahan. Pemerintah menargetkan pemindahan ASN dan instansi kementerian mulai tahun ini setelah upacara 17 Agustus dilaksanakan di IKN.

Otorita Ibu Kota Nusantara alias Otorita IKN sebelumnya mengusulkan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.

Iklan

Pada 5 April 2024, pagu sugestif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berbincang dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan nan belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.

"Kenaikan ini merupakan akibat tahap pengelolaan peralatan milik negara nan bakal diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem nan baik di IKN, tentunya," kata Raja Juli di Gedung DPR RI, Senin, 10 Juni 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan support terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 37,41 triliun untuk pembangunan prasarana Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN berbareng Komisi V DPR untuk penyelenggaraan anggaran hingga Mei 2024.

ILONA ESTHERINA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Efek Rembesan Akibat Nilai Tukar Rupiah Rp 16.400 Per Dolar AS, Ini Maksudnya