Sri Mulyani Hanya Lempar Senyum saat Ditanya Rasio Utang RAPBN 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Utamanya mengenai pertimbangan rasio utang di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.  

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman. "Kalau RAPBN kelak aja ya," katanya sembari menutup pintu mobilnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya disebut-sebut bakal meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen. Asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak. Hal ini dilaporkan Financial Times, 11 Juli 2024, mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. merujuk APBN Kita jenis Juli 2024. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) otomatis mengalami kenaikan sepanjang semester I/2024 alias periode Januari hingga Juni 2024.  Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59 persen sekarang menjadi 39,13 persen. 

Meski nyaris menyentuh level 40 persen, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah pemisah kondusif 60 persen PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu mencatat kebanyakan utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12 persen. Sementara berasas instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) nan mencapai 87,85 persen.

Iklan

Para ahli ekonomi telah memperingatkan bahwa rasio utang sebesar 50 persen bakal mendorong defisit anggaran melampaui pemisah 3 persen. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto misalnya, mewanti-wanti defisit RAPBN kudu diatur dalam level moderat. Eko menyarankan Prabowo kudu tetap mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Itu bisa membikin masalah baru, dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru bakal memburuk jika tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ucap Eko dikutip Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.

Ketua tim sinkronisasi Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pemerintahan mendatang bakal mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru bakal menjaga defisit fiskal di bawah pemisah 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal bakal digunakan sebagai perangkat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

Pilihan Editor: Terkini: Daftar Mobil dan Motor nan Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN