Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus mendorong munculnya sumber daya manusia (SDM) dalam sektor ekonomi syariah. Dia menyebut langkah ini ditempuh dengan mengalokasikan biaya kekal pendidikan dan danasiwa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

“Termasuk memberikan danasiwa afirmasi bagi santri untuk meneruskan sampai tingkat Phd (doktor),” kata Sri Mulyani saat memberikan pidato dalam rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti nan Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI. 

Sri Mulyani nan juga Sekretaris KNEKS itu mengatakan langkah ini agar banyak muncul master syariah nan bersaing di tingkat global. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan dan perkembangan program studi ekonomi syariah di tanah air. 

Sementara itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengarahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham ketiga terbesar di Islamic Development Bank. Dia menyebut Indonesia telah naik ranking tiga dari sebelumnya parkir di posisi 12. 

“Kami sudah menunaikan petunjuk tersebut Bapak. Kita sekarang sudah melompat,” kata Sri Mulyani. 

Soal Islamic Development Bank, Sri Mulyani mengatakan para mahasiswa nan mendapat danasiwa ini juga diharapkan bisa menduduki posisi strategis di lembaga itu. “Tidak hanya di level staf, tapi di manajemen alias top manajemen. Kami terus berupaya untuk membangun itu,” kata dia. 

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, LPDP diberikan mandat untuk  mengelola biaya kekal lain selain Dana Abadi Pendidikan/DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren) ialah Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Program-program pemanfaatan biaya kekal tersebut dilakukan oleh LPDP bekerja-sama dengan Kemdikbudristek, Kemenag, dan BRIN.

Akumulasi biaya kekal nan mulanya hanya sebesar Rp 1 triliun pada 2010, LPDP telah merealisasikan biaya senilai Rp 139,11 triliun per akhir 2023. Diproyeksikan hingga akhir 2024, akumulasi biaya kekal bakal mencapai Rp 164 triliun.

Adapun berasas APBN 2024, Dana Abadi di Bidang Pendidikan 2024 dialokasikan sebesar Rp 25 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp 15 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp 4 triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp 2 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 4 triliun.

Realisasi KUR Syariah Capai Rp 16 Triliun pada September 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp 16,7 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp 4,31 triliun. 

Iklan

“Sekretariat terus mendorong ekonomi syariah. Salah satunya ekspansi akses pembiayaan untuk UMKM,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti nan Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI. 

Sri Mulyani nan juga Sekretaris KNEKS ini mengatakan pembangunan nasional mesti ditujukan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dia menyebut APBN berkedudukan krusial dalam pembangunan di sektor ekonomi syariah ini. 

“Perlu menjaga momentum perbaikan ini,” kata dia. 

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 personil KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam lima tahun terakhir perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional menunjukkan hasil positif. Dia menyebut kondisi ini bakal mengukuhkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

“Jadi kita berbareng saja. Ada (ekonomi) konvensional, ada juga nan syariah. Dual economy system,” kata Ma’ruf.  

Ma’ruf mengatakan hasil itu merupakan buah dari kerja sama dari personil KNEKS nan terdiri dari beragam kementerian dan organisasi pelaku usaha. Dia berambisi ekonomi syariah ke depan terus memperbesar kontribusi dalam pembangunan Indonesia. 

“Ke depan ekonomi syariah kudu memperbesar kontribusinya dalam ekonomi nasional,” kata dia. 

Salah satu upayanya adalah membuka kesempatan investasi nan berkembang di daerah. Ma’ruf mengatakan potensi ekonomi syariah di wilayah ini kudu dimanfaatkan.

“Investasi baru nan berkembang di wilayah kudu bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah,” kata dia. 

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut