Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Tansisi kepada DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini. Bendahara Negara itu mengatakan terus membangun komunikasi dengan pemerintah nan baru.

“Kami terus bangun komunikasi dengan Tim maupun orang-orang nan ditunjuk Pak Prabowo, sehingga APBN dapat memasukkan seluruh aspirasi pemerintah baru dan programnya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin 20 Mei 2024.

Dengan adanya komunikasi diharapkan prioritas pembangunan presiden terpilih tetap bisa melangkah tanpa kudu menunggu waktu.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal alias KEM PPKF nan diserahkan hari ini bakal mendapatkan respons dari masing-masing Fraksi di DPR, dan bakal dibahas badan anggaran alias Badan Anggaran.

“Semuannya bakal dibahas lagi berbareng termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas, Banggar, dan Komisi XI,” ujar Sri Mulyani.

Iklan

Dalam postur makro fiskal 2025, pendapatan negara berkisar antara 12,14 persen hingga 12,36 persen dari Produk Domestik Bruto alias PDB. Sementara shopping negara diperkirakan mencapai 4,59 persen sampai 15,18 persen terhadap PDB, sehingga defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal melalui kebijakan makro, mempunyai peran nan luar biasa krusial dan menjadi pondasi nan kuat bagi pembangunan nasional. “KEM PPKF dalam masa transisi juga berkedudukan sangat baik dan krusial menjaga kesinambungan dan konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia emas 2045,” ujarnya.

ILONA ESTHERINA | DEFARA DHANYA PARAMITA 

Pilihan Editor: Harga Minyak Dunia Naik Seiring Peristiwa Kecelakaan Helikopter Presiden Iran