Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan membidik pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen dan defisit anggaran 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu ada dalam pokok kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2025 nan diserahkan Sri Mulyani kepada DPR dalam rapat paripurna Senin, 20 Mei 2024.

“Pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi dan berbobot pada tahun 2025, diperkirakan berada pada kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Basis proyeksi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan ekspansi hilirisasi sumber daya alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi nan didukung oleh perbaikan suasana investasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Laju pertumbuhan ini diharapkan bakal menjadi fondasi nan kuat untuk pertumbuhan nan lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dengan mempertimbangkan akibat dan ketidakpastian di pasar finansial dunia nan tetap tinggi, imbal hasil (yield) SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,3 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300,00-Rp16.000,00.

Sedangkan inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Menkeu menambahkan, dengan mencermati tensi geopolitik nan saat ini tetap bersambung maka nilai minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 75-85 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 580 ribu-601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal alias KEM-PPKF merupakan arsip resmi negara nan menjadi referensi penyusunan Nota finansial dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perancangan APBN 2025 menjadi nan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara penyelenggaraan APBN 2025 bakal dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Defisit APBN 2025

Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Kebijakan optimasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga suasana investasi dan upaya serta kelestarian lingkungan.

Hal itu ditempuh melalui tiga cara, penyelenggaraan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) nan lebih sehat dan adil, ekspansi pedoman pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Iklan

Implementasi ekspansi pedoman pajak merujuk pada Global Taxation Agreement, ialah melalui pemajakan korporasi multinasional nan melakukan transaksi lintas negara.

Sementara peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pengawasan berbasis wilayah, integrasi teknologi, dan penguatan sinergi antarinstansi/lembaga.

Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada beragam sektor strategis dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi. Sedangkan penguatan PNBP dilakukan melalui optimasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, penemuan jasa publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, shopping negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Kebijakan shopping negara diarahkan untuk penguatan spending better, nan ditempuh melalui efisiensi shopping nonprioritas, penguatan shopping produktif, efektivitas subsidi dan bansos, serta penguatan perlinsos nan berbasis pemberdayaan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Terkait subsidi dan bansos, Menkeu mengatakan bakal dilakukan peningkatan kecermatan data, perbaikan sistem penyaluran, dan sinergi antar program nan relevan.

Pemerintah juga bakal menguatkan sinergi dan pengharmonisan kebijakan pusat dan wilayah untuk kualitas shopping nan produktif dan mandiri.

Adapun upaya nan dilakukan untuk menutup defisit adalah mendorong pembiayaan nan inovatif, bijak, dan berkelanjutan.

Sejumlah langkah nan dimaksud di antaranya mendorong efektivitas pembiayaan investasi, memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian, peningkatan akses pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UMKM, serta mendorong kerja sama pemerintah dan badan upaya (KPBU) nan berkelanjutan.

Menkeu juga memastikan rasio utang bakal dikendalikan dalam pemisah terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.

Bendahara Negara itu mengatakan terus membangun komunikasi dengan pemerintah nan baru.

“Kami terus bangun komunikasi dengan Tim maupun orang-orang nan ditunjuk Pak Prabowo, sehingga APBN dapat memasukkan seluruh aspirasi pemerintah baru dan programnya,” ujar Sri Mulyani.

ANTARA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor Setelah Disalip Malaysia, Luhut Sebut Elon Musk Pertimbangkan Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik