Suara Muhammadiyah Terbelah soal Izin Tambang dari Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah menuai pro dan kontra di internal organisasi Islam nan didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut.

Awalnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan Muhammadiyah setuju menerima izin tambang dari pemerintah Joko Widodo.

Azrul mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah nan digelar sekitar pertengahan Juli lalu.

"Ya, nan jelas itu melalui pleno. Nah, pleno sudah memutuskan setuju. Bismillah, Muhammadiyah bakal mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD nan sudah saya sampaikan," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7).

Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan kewenangan izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan tersendiri, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.

Usai keputusan ini dibuat, kader-kader Muhammadiyah pun melontarkan pernyataan pro dan kontra.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendukung keputusan PP Muhammadiyah nan mau menerima izin upaya tambang dari pemerintah.

''Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha Tambang nan berkembang belakangan ini. Menurut kami, ini langkah nan cukup berani di tengah diskursus publik nan berkembang," kata Dzulfikar dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Dzulfikar meyakini Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan meluas tentang masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Baginya, wajar jika ada dinamika pro dan kontra di dalamnya.

"Tapi sebagai organisasi nan punya sistem kolektif nan baik, kami terus melakukan perbincangan dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama," kata dia.

Di sisi lain, salah satu bunyi nan keberatan datang dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan. Ia berambisi para ketua Muhammadiyah memandang terlebih dulu lubang tambang nan telah merusak alam sebelum memutuskan menerima izin tambang.

"Semoga para ketua memandang gimana lubang-lubang tambang itu merusak bentang alam," kata Hening dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Hening berambisi para ketua Muhammadiyah menggunakan beragam pertimbangan jika memang mengambil keputusan memakai izin tambang.

Dia mau para ketua Muhammadiyah sudah pernah memandang air di lubang tambang nan tidak bisa diminum dan rawan untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia mau para ketua sudah berjumpa 42 orang tua nan anak-anaknya meninggal lantaran masuk lubang tambang.

"Para ketua telah mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka," ucap dia.

Hening juga berambisi keputusan menerima izin tambang sudah melibatkan beragam universitas nan mengkaji mengenai tambang batubara. Menurutnya, pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.

Kritik juga datang dari penduduk Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Rahmat nan menilai konsesi izin upaya pertambangan untuk ormas keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.

"Konsesi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik juga. Walaupun Pak Bahlil, Pak Luhut alias juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan tidak ada kaitannya pada politik," kata Rahmat dalam obrolan secara daring, Kamis (25/7) malam.

Menurutnya, gelagat-gelagat politis itu sudah terlihat, mulai dari pemerintah nan memberikan izin mengelola tambang bagi ormas keagamaan setelah Pemilu 2024 hingga izin tersebut diberikan hanya lima tahun.

"Kita lihat timeline di munculnya setelah pemilu, jangka waktunya lima tahun. Itu kan ada hal-hal nan saling berkelindan jika kita lihat," ujar Rahmat.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menilai pihaknya tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka tetap banyak nan ragu mengenai izin tambang. Sebab selama ini kerap muncul persepsi bersuara negatif soal tambang di publik.

"Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita tetap banyak nan ragu, tetap banyak mau kepastian, 'perspektifnya apa sih?' Dan lain-lain," kata Hilman dalam pidatonya di aktivitas MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut berkomentar setelah PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Jokowi menyebut sedari awal tujuan pemerintah memberikan izin kelola tambang kepada organisasi keagamaan adalah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Jadi kita tidak mau menunjuk alias mendorong sorong ormas keagamaan untuk mengusulkan itu, ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

(rzr/pmg)

[Gambas:Video CNN]