Subsidi BBM Pakai BLT Buka Peluang Disusupi Kepentingan Politik? Begini Penjelasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Next Policy Shofie Azzahrah menanggapi rencana pemerintah nan bakal memberikan subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan skema support langsung tunai (BLT).

Shofie mengatakan skema ini membuka kesempatan kepentingan politik seperti dalam program support sosial sebelumnya. Para tokoh politik, kata dia, bakal memanfaatkan BLT untuk membangun gambaran sekaligus pedoman support mereka dalam pemilihan umum.

“Terutama mendekati tahun pemilihan,” kata Shofie. saat dihubungi pada Rabu, 6 November 2024. 

Eks Anggota Komisi VI DPR Mulyanto pun mengamini potensi itu. Mulyanto ogah ada partai politik nan menyatakan BLT ini support dari golongan mereka. Dia pun meminta BLT ini juga tak diserahkan saat mendekati pemilihan umum untuk mengurangi akibat penyelewengan. 

“BLT ini kewenangan masyarakat, bukan bingkisan penguasa. Jadi jangan dilabeli dengan materi-materi kampanye alias pencitraan siapa pun dan partai apapun,” kata Mulyanto. 

Karena itu, keduanya mengusulkan agar pemerintah menggunakan sistem penyaluran langsung ke rekening penerima faedah seperti nan telah melangkah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Dengan demikian, tidak ada pihak nan tidak bertanggungjawab nan bisa memanfaatkan subsidi ini untuk kepentingan politik,” Shofie. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi. Hal ini menyusul masalah subsidi daya nan kerap tidak tepat sasaran.

Pemerintah memperkirakan ada Rp 100 triliun dari alokasi total alokasi subsidi dan kompensasi daya periode 2024 sebesar Rp 435 triliun. Salah satu opsi nan bakal diambil pemerintah dalam menyetip subsidi tak tetap sasaran itu dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

“BLT ini adalah salah satu opsi. Lebih mengerucut ke sana,” kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Senin, 4 November 2024. 

Bahlil Lahadalia lampau mengumpulkan sejumlah menteri kabinet Merah Putih Prabowo Subianto di gedung Kementerian ESDM pada Senin pagi, 4 November 2024. Rapat Koordinasi Subsidi Energi itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Salah satu konklusi sementara rapat tersebut adalah skema pemberian subsidi elpiji 3 kilogram diusulkan untuk tetap dilanjutkan. Sedangkan metode penyaluran subsidi BBM dan listrik tetap bakal dikaji. Pengkajian dilakukan untuk menekan penyaluran subsidi nan salah sasaran. 

Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan opsi skema penyaluran subsidi berbasis BLT. Namun pemerintah bakal tetap mencari skema lain dalam menyalurkan subsidi ini.