Sufmi Daco Ungkap Jumlah Kementerian Prabowo 44 sampai 46

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.

"Saya kelak tetap mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco, nan juga Wakil Ketua DPR RI,  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengaku sudah mendapatkan info tentang jumlah nomenklatur kementerian demi menunaikan janji kampanye Prabowo Subianto.

"Asta Cita dan 17 Program Aksi, nan kemudian bakal diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik nan existing, maupun kementerian nan dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Selain itu, menurutnya DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR tetap terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan nan baru.

"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat ketua dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR lainnya, Adies Kadir, mengatakan bahwa arsip berisi daftar nomenklatur kementerian nan menjadi mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI sebagaimana beredar di publik tetap berupa simulasi.

"Itu tetap sebagian simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian nan bakal menjadi mitra kerja AKD di DPR RI.

"Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, apalagi simulasi mungkin kami (DPR RI) sampai 14 komisi kami siapkan," ujarnya.

 "Jadi beberapa (komisi) nan gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu tetap simulasi-simulasi."

Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan nan terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.

"Kan banyak perihal ya, kesiapan daripada kesekretariatan mengenai dengan ruangan. Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan nan baru, berapa kementerian nan ditambah dan lain-lain," ucapnya.

Dia menyebut simulasi itu juga dilakukan sebagai corak kesiapan dalam mengakomodasi jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran nan diwacanakan bakal bertambah.

"Misalnya, kementeriannya begini, kami sudah siap. Kalau kementeriannya seperti kemarin itu nan bocor, ya kami siapkan 13 (komisi). Kalau kementerian nan berubah, kami siapkan 12 (komisi), jika tetap kami siapkan 11 (komisi). Atau lebih dari itu, kami siapkan 14 (komisi). Jadi itu kan tetap digodok semua, nan krusial DPR siap," tuturnya.

Dia mengaku pihaknya kemungkinan bakal memperoleh susunan final nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran untuk digunakan sebagai referensi dalam penyusunan AKD di DPR RI dalam beberapa hari ke depan.

"Mudah-mudahan pas satu (hingga) dua hari ini," kata dia berharap.

Sebelumnya, ANTARA mendapat arsip nan berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" nan berisi jumlah komisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian pemerintahan selanjutnya.

Berikut daftar nomenklatur kementerian dari arsip tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Prabowo Subianto:

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa

14. Kementerian Transmigrasi

Iklan

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan