TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan susu nan bakal dibagikan pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis tak kudu selalu susu sapi. Menurut dia, susu sapi dapat diganti oleh sumber protein lain.
"Karena dari banyak percobaan makan bergizi ini, enggak semua anak suka susu sapi. Tapi kan dia kudu dapet protein nan sama terkandung dari susu sapi," kata Budi Arie dalam bertemu pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 11 November 2024.
Budi Arie mengatakan pemerintah bakal terus mengadakan uji coba untuk menemukan formula nan tepat. Sejumlah wilayah nan kesulitan mendapatkan pasokan susu dapat mendapatkan produk substitusi lain. Sumber protein pengganti itu misalnya susu ikan dan susu kedelai.
Namun, dia mengatakan keputusan menentukan sumber protein nan bakal digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis berada di tangan Badan Gizi Nasional. "Karena mereka isinya ahli-ahli gizi," kata dia.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis pada 2025. Dari anggaran itu, 20 persen alias sekitar Rp14 triliun digunakan untuk pengadaan susu segar.
Masalahnya, saat ini campuran koperasi susu seluruh Indonesia ini hanya bisa menyediakan susu dengan nilai agregat itu Rp1,5 triliun. Angka ini tetap jauh dari kebutuhan susu untuk program makan bergizi itu. "Artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap, lantaran kekurangannya sangat banyak," kata dia.
Karena itu, dia mengatakan pemerintah bakal mengupayakan pengganti protein selain susu. Keputusan ini diambil setelah dia berbincang dengan Badan Gizi Nasional. Ia mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah-langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan susu ini.
Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu bakal menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik nan tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang menghitung berapa anak nan bakal kita intervensi dari Rp71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak," kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024. "Memang belum seluruhnya anak Indonesia, lantaran dananya tetap terbatas."