Tak Hanya Sritex, Aliansi Masyarakat Tekstil Minta Prabowo Selesikan Masalah Impor Ilegal dan Borongan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) namalain Sritex. Usai Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Sritex pailit, Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan perusahaan tekstil kawakan itu. 

Meski demikian, AMTI meminta pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh. "Kurang dari 1 bulan langsung bergerak cepat. Ini luar biasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki nan sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," kata Koordinator AMTI Agus Riyanto dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 5 November 2024. 

Agus nan juga Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil itu menyebut pemerintah juga bisa merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Namun, kata dia, langkah ini  akan sia-sia jika importasi terlarangan terus jalan. 

Karena itu, dia mengatakan penegakan norma atas impor ilegal dan menghentikan impor borongan kudu agenda utama dalam pengamanan industri tekstil dalam negeri.

"Impor terlarangan ini tidak pernah pakai patokan alias pun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini kudu diberantas hingga ke akar-akarnya," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan industri tekstil hanya bisa diselamatkan andaikan pemerintah dan penegak norma bisa menyelesaikan praktik impor terlarangan itu. Dengan demikian, pemerintah tak hanya menyelamatkan Sritex, tapi juga pasar domestik. 

"Pembenahannya kudu holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik impor terlarangan ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," urai dia.

Agus mengatakan praktik impor terlarangan ini memang sudah menjadi rahasia umum. Dia menyebut  Bea Cukai dan Kementerian Keuangan pun juga sudah mengetahuinya. 

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan terlarangan ini secara terang-terangan dipublikasikan," kata dia.

Oleh lantaran itu, Agus berambisi pemerintah bisa mengungkap pelaku impor ilegal, senyampang memberhentikan impor borongan. "Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," kata Agus.

Selanjutnya baca: Menko Airlangga sebut pemerintah hanya fasilitator

• 1
• 2
• Selanjutnya