Tanggapan Kemnaker Soal Usulan Insentif PPh 21 DTP dari Apindo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menanggapi usulan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) dari Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo. Menurut Anwar, dia sudah mendengar mengenai dengan usulan ini sejak beberapa waktu lalu.

“Kalau saya sih beberapa kali sudah mendengar, tapi tentunya kan bakal kita pertimbangkan,” ucapnya ketika ditemui, Kamis, 31 Oktober 2024 di Jakarta Pusat.

Anwar mengatakan, usulan tersebut tetap terus dibahas di internal Kemnaker. Untuk saat ini sendiri, Anwar menyebut tetap belum dapat memberikan jawaban soal Kemenaker nan bakal menolak alias menerima usulan tersebut. “Kita sedang telaah ya, kelak jika sudah selesai kita bakal sampaikan,” ujar eks Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut.

Namun, Anwar memastikan, usulan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo sudah pasti bakal didengarkan kementerian. Ia menyebut, Kemnaker terbuka terhadap segala opsi kebijakan nan mungkin dilaksanakan ke depannya. “Sebagai opsi kebijakan, apapun kita dengarkan. Tinggal pilihan kebijakan nan terbaik, itu saya rasa kudu kita pertimbangkan dari beragam aspek,” kata Anwar.

Sebelumnya, diketahui Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil nan sedang terpuruk setelah pailit, seperti nan terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

Iklan

Apindo menyebut dengan diterapkannya PPh 21 DTP, diharapkan daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Usulan ini sendiri, disebutkan juga telah diajukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sekitar dua pekan sebelumnya.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Tom Lembong Bukan Satu-satunya Mendag nan Izinkan Impor, Kenapa RI Sulit Swasembada Gula?