Temuan KPK di Pelabuhan Raja Ampat: Tak Ada Toilet, Marak Pungli

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan penyerahan hibah aset Pelabuhan Waisai dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

KPK menemukan akomodasi di pelabuhan tidak terurus dengan baik seperti tidak ada air di toilet dan tetap ada praktik pungutan liar (pungli). Proses percepatan dan penyelesaian perihal tersebut sempat tertunda selama dua tahun.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan selama ini tetap terjadi tarik-menarik pengelolaan pelabuhan antara Pemkab dan Kemenhub. Dampaknya, jasa Pelabuhan Waisai menjadi tidak optimal.

"Kenapa mesti pusat nan mengelola? Ini kan berbincang masa depan, agar ada peningkatan jadi pelabuhan umum. Banyak pelabuhan lokal alias regional di sini, termasuk Pelabuhan Waisai, tapi kita tidak bisa terima kapal turis-turis asing nan datang. Kalau naik tingkat, Pelabuhan Waisai bisa menerima beragam macam kapal dari mancanegara, hingga bisa meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD)," ujar Dian melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Saat melakukan pendampingan Pemkab Raja Ampat ke Pelabuhan Waisai pada Sabtu (6/7), terang Dian, KPK menemukan banyak kekurangan di area pelabuhan. Meliputi tisu dan air di area toilet nan kosong; area pelabuhan tidak terurus; tetap terjadi pungli; hingga tidak ada papan penanda untuk visitor asing nan berkunjung.

Bahkan, kata Dian, pos pembayaran tiket masuk area wisata tetap terpisah antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan Kepulauan Raja Ampat dengan perbedaan jarak 200 meter.

"Kalau seperti ini kan turis juga tidak mau berjamu lagi. Padahal, kami memandang turis nan datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun untuk berjamu ke sini," ucap Dian.

Untuk itu, Dian mengatakan KPK terus mendorong prosesi hibah Pelabuhan Waisai segera diselesaikan agar bisa melakukan perbaikan.

"Penyerahan aset tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Hibah dari Bupati Raja Ampat. Tadi sudah disepakati proses serah terima bakal dilakukan sebelum 17 Agustus 2024," jelas Dian.

Sementara itu, Tim Koordinasi Supervisi dan Penindakan KPK Anda Talga Setiawan Gultom menegaskan Pelabuhan Waisai kudu segera dibenahi agar tidak ada lagi celah potensi korupsi, sehingga Raja Ampat nan dinilai sebagai "surga" Indonesia bisa lebih mendunia.

"Biasanya kita mau cepat-cepat ke 'surga', bakal tetapi faktanya mau ke surga itu susah. Ada banyak permintaan nan tidak jelas. Jadi, jika bisa diintegrasikan dalam satu pintu agar tidak terjadi kebocoran," kata Anda.

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menambahkan pihaknya sudah siap menyerahkan aset Pelabuhan Waisai kepada pemerintah pusat, sehingga perbaikan ke depan bisa melangkah optimal.

"Kami tentunya berambisi ada perhatian lebih dalam menata dan membikin menarik pelabuhan itu, lantaran itu merupakan wajah kita di Waisai, sebagai ikon Pariwisata Raja Ampat. Dengan adanya pendampingan KPK, kami juga berambisi prosesi hibah ini tidak lagi terkendala," kata Abdul Faris.

Sementara mengenai persoalan PAD setelah prosesi hibah, perihal itu bakal dituangkan dan diatur dalam perjanjian penyerahan aset.

Dalam pertemuan tersebut, KPK berbareng para pihak mengenai juga turut menyepakati beberapa poin krusial ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal menindaklanjuti proses sertifikat pelabuhan baik aset atas nama Pemda dan Kemenhub.

Selain itu, Kemenhub bakal meningkatkan status Pelabuhan Waisai menjadi Pelabuhan Umum.

Lalu, Pemkab Raja Ampat dan Kemenhub bakal bekerja sama dalam pengelolaan Pelabuhan Waisai, termasuk dalam perihal peningkatan PAD.

"Kami berambisi serah terima aset Pelabuhan Waisai dapat melangkah dengan lancar dan akuntabel, dan dapat memberikan faedah bagi masyarakat Raja Ampat dalam corak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan," tambah Dian.

Hadir dalam pertemuan tersebut ialah Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Plt. Inspektur Papua Barat Daya Nikolas Asmuruf, perwakilan Kemenhub (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan alias KSOP) Sorong I, perwakilan BPN Raja Ampat, hingga perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]