Tenda Mahasiswa UGM Protes Uang Pangkal Dibongkar Petugas Kampus

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah tenda nan dihuni para mahasiswa pemrotes kebijakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) UGM di laman Gedung Balairung akhirnya dibongkar, Jumat (31/5) sejak didirikan lima hari lalu.

Pembongkaran paksa dilakukan oleh puluhan Petugas Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (PK4L) UGM. Proses pembongkaran dilakukan secara lembut tanpa kekerasan.

Pembongkaran tak melangkah mulus saat para mahasiswa nan mencoba mempertahankan tenda mereka, menolak untuk angkat kaki dari posisi masing-masing. Kendati, sekarang tinggal satu tenda saja nan tersisa.

"Jangan mundur kawan-kawan," teriak salah seorang mahasiswi.

"Tuntutan kami belum dipenuhi," kata salah seorang mahasiswa.

Hingga saat ini, para mahasiswa maupun petugas PK4L sama-sama memperkuat di laman Gedung Balairung.

Terpisah, Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius menuturkan, pembongkaran tenda dilakukan lantaran laman Gedung Balairung bakal dipakai sebagai letak penyelenggaraan Upacara Hari Lahir Pancasila.

Ia menuturkan kampus telah meminta secara persuasif, apalagi hingga Rektor Ova Emilia dan jejeran rektorat serta ketua fakultas turun gunung menemui para mahasiswa.

"Jadi kita bakal minta, jika memang tidak, apa namanya ya kita kudu tegas bahwa ini mau dipakai untuk aktivitas kenegaraan. Bukan berfaedah kami tidak memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi," kata Andi Sandi di ruang rapat rektor.

Sebelum pembongkaran ini, para mahasiswa dan Ova Emilia telah berjumpa hingga melakukan obrolan secara terbuka. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan mengenai tindakan ini ialah meniadakan IPI alias duit pangkal dan mengubah skema UKT dari lima menjadi delapan golongan.

Mahasiswa juga menuntut Ova menolak penerapan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 nan mengatur skema UKT dan IPI. Tuntutan ketiga, mahasiswa mendesak Ova untuk mendorong pemerintah meningkatkan APBN pendidikan tinggi sebesar 30 persen.

"Tapi nan paling krusial daripada itu semua adalah kita memaksa ketua Universitas Gadjah Mada membatalkan skema duit pangkal, baik itu SSPU, IPI alias nan lainnya," kata Gayuh, selaku perwakilan mahasiswa.

Menanggapi tuntutan soal IPI, Ova menyatakan apa nan diberlakukan kampusnya bukanlah sistem duit pangkal, melainkan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) sejak dua tahun lalu.

SSPU ini diberlakukan sebelum IPI nan batal setelah terbitnya info Kemendikbudristek Nomor: 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025.

"UGM berbeda dari nan lain, dan kita melakukan SSPU itu hanya untuk nan UKT tertinggi. Artinya tertinggi itu adalah nan memang mampu. nan lain tidak. Jadi bukan duit pangkal, njeh?" kata Ova di depan mahasiswa.

"Tentang skema permen itu memang sudah dibatalkan, jadi sejak dari nan disampaikan oleh Pak Menteri (Nadiem), kita sudah mengikuti itu jadi kita tidak lagi menggunakan nan Permen terbaru, sudah dibatalkan, kita menggunakan patokan nan lama. Dan patokan nan lama itu tadi seperti nan saya ceritakan, hanya untuk nan UKT tertinggi," sambungnya.

SSPU ini, jelas Ova, dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan nan berkeadilan. Artinya, mahasiswa golongan bisa membantu mereka nan butuh support lewat skema subsidi.

"Kita kudu juga adil, setara orang nan bisa kok malah tidak diberi kesempatan untuk diberikan SSPU. Jadi, kita juga sangat selektif, kita enggak mau ada mahasiswa nan sebetulnya tidak mampu, kok terus dikena itu (SSPU), tunjukkan, jika ada, kita bakal ubah," ujar Ova.

Sedangkan mengenai tuntutan APBN pendidikan tinggi 30 persen, Ova menyatakan rektorat selalu menyuarakan perihal tersebut.

(kum/pmg)

[Gambas:Video CNN]