Tentang Mundurnya Bambang dan Donny sebagai Pimpinan Otorita IKN, Ini Pendapat Wapres sampai Luhut

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menyusul mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Senin, 3 Juni 2024.

Belum diketahui kapan pejabat definitif bakal dilantik, dan sejauh ini belum ada nama calon nan beredar. Tapi tampaknya Presiden belum bakal menunjuk pejabat baru lantaran sasaran Nusantara bisa menjadi letak Upacara Kenegaraan 17 Agustus 2024 tinggal dua bulan kurang.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa penunjukan kepala dan wakil kepala Otorita IKN definitif mungkin saja ditentukan oleh presiden berikutnya, ialah Prabowo Subianto.

"Bisa saja bahwa nan bakal menunjuk presiden baru kelak tetapi nan jelas memang belum ada pembicaraan nan sekarang ini, apakah sebelum presiden baru sudah tunjuk alias mungkin saja penunjukan itu pada saat sudah presiden baru," kata Wapres dalam keterangan pers setelah meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.

Wapres mengaku bahwa hingga saat ini memang belum ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo soal penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN definitif.

"Belum ada pembicaraan untuk kemudian kelak bakal digantinya siapa, tetapi sementara ini kan Presiden sudah menunjuk Pak Basuki (Basuki Hadimuljono/Menteri PUPR) dan Wakil Menteri ATR (Raja Juli Antoni) untuk menangani (IKN)," kata Wapres.

Sementara itu soal argumen pngunduran diri kepala dan wakil kepala OIKN, Wapres mengaku juga tidak mengetahuinya. Menurutnya, pengunduran diri merupakan perihal nan biasa.

"Saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu, Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) tidak menjelaskan. Saya kira biasa dalam proses kita pembangunan itu kan ada nan mundur dan ada nan kemudian diganti," katanya.

Pemerintahan Jokowi diminta konsultasi dengan presiden mendatang

Ketua DPR RI Puan Maharani berambisi pemerintah bisa menjelaskan secara transparan soal penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Menurutnya penjelasan itu diperlukan, khususnya untuk diketahui para penanammodal nan bakal menanamkan modalnya di IKN. Jangan sampai, kata dia, pengunduran diri itu membikin penanammodal menjadi tidak tertarik.

"Semoga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu tidak menghalang apa nan bakal terjadi di kemudian hari," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu transparan mengenai adanya pengunduran diri itu agar penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia nan baru itu bisa tetap melangkah sesuai dengan target-target nan telah ditetapkan.

Di sisi lain, dia pun meminta agar pemerintahan nan sekarang tetap menjabat untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah selanjutnya nan bakal terbentuk pada Oktober 2024, mengenai pemilihan Kepala Otorita IKN nan baru secara definitif.

Luhut: Kepala Otorita IKN Harus Berani

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kudu berani membikin keputusan lantaran mempunyai kewenangan sangat luas.

"Semua itu Kepala OIKN punya kewenangan nan sangat luas untuk menyelesaikan masalah, tinggal keberanian untuk membikin keputusan," ujar Luhut di Jakarta, Selasa.

Iklan

Luhut membantah bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN sebelumnnya akibat masalah lahan di IKN.

"Tidak ada itu. Pembebasan lahan itu saya sudah pimpin rapatnya, tinggal dieksekusi saja. Eksekusi saja tidak bisa, ya bagaimana," katanya.

Luhut mengatakan bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN merupakan perihal biasa.

"Ya biasa dia mundur, dia jika merasa tidak bisa melaksanakan tugasnya ya dia mundur," ujarnya.

Pengunduran diri tersebut, menurut Luhut, tidak mengenai soal sasaran IKN dan dirinya optimistis investasi ke IKN nan masuk bakal lebih banyak.

"Tidak juga, targetnya tetap oke walaupun kurang sana-sini tapi secara keseluruhan tetap baik. Tidak ada dampaknya itu, mungkin bakal lebih banyak nan masuk (investasi)," kata Luhut.

Perkembangan IKN sendiri saat ini, kata Luhut, cukup bagus dan baik.

"Cukup bagus, saya pikir baik," katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengungkapkan, Otorita Ibu Kota Nusantara memerlukan sosok pemimpin definitif nan berilmu di bidangnya hingga mempunyai rekam jejak nan baik.

“Proyek super besar seperti IKN tentunya memerlukan orang nan sudah sangat berpengalaman, rekam jejaknya cemerlang,” ujar Agus kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia juga berharap, pemimpin definitif IKN selanjutnya mempunyai kapabilitas baik nan dibuktikan dengan pengalaman dan rekam jejak. Selain itu, sosok krusial ini diharapkan juga mempunyai integritas dan tahan banting dalam segala situasi dan kondisi dalam membangun dan mengembangkan IKN.

“Harus tahan banting, lantaran sebagai kepala otorita tentunya bukan hanya dituntut untuk bisa menjalankan proyek dengan baik. Kepala otorita juga bakal bersenggolan dengan dinamika politik nan seringkali tidak ada kaitannya dengan keahlian operasi pembangunan,” katanya.

Sebagai evaluasi, dia merekomendasikan pemerintah untuk konsentrasi terhadap kreasi dan rencana nan sudah ditetapkan di awal proses pembangunan IKN termasuk dari proses monitoring dan evaluasi.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah realistis dan tidak mengecilkan akibat nan dihadapi dalam pembangunan proyek di IKN.

Pilihan Editor Hukuman bagi Pelaku Judi Online, Ancaman Penjara hingga Denda 10 Miliar