Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Klaim Tak Orientasi Profit

Sleman, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan tidak berorientasi pada keuntungan alias untung dalam mengelola izin upaya pertambangan. Mereka menyatakan bakal memanfaatkannya untuk pemberdayaan masyarakat.

"Kami tidak berorientasi profit," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Minggu (28/7).

Mu'ti mengatakan Muhammadiyah memang belum bisa memperkirakan potensi ekonomi nan bakal diperoleh dari upaya pertambangan. Sebab, mereka juga belum menerima info letak tambang nan bakal diterima.

Ia pun menuturkan Muhammadiyah dalam mengelola upaya pertambangan bakal membentuk badan upaya khusus. Badan upaya ini bakal diisi oleh sumber daya manusia (SDM) nan berilmu di bidangnya.

Muhammadiyah juga bakal berkolaborasi dengan lembaga alias perusahaan nan berilmu di bagian tambang.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muhammadiyah mengelola beragam usaha, baik nan berorientasi keuntungan maupun nonprofit.

Namun, kata Haedar, pada prinsipnya setiap faedah dari upaya Muhammadiyah bakal dikembalikan untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini juga dipakai dalam upaya pertambangan.

Menurut dia, beragam kontribusi Muhammadiyah dalam membangun sekolah hingga rumah sakit ke pelosok adalah corak pengabdian kepada negara.

"Karena pada dasarnya apapun nan kita hasilkan dari usaha-usaha kami, itu semua kami kembalikan untuk kepentingan beragam pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Bikin sekolah, bikin rumah sakit di kawasan-kawasan terjauh, di mana modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian," ucapnya.

PP Muhammadiyah secara resmi menerima konsesi izin upaya pertambangan alias izin tambang tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Muhammadiyah menyatakan menerima izin pengelolaan tambang ini berasas kajian dan kajian komprehensif dengan melibatkan pakar, termasuk internal pengurus Muhammadiyah.

Mereka juga mempertimbangkan aspek-aspek sisi sosial, hukum, dan lingkungan selama dua bulan terakhir.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat patokan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

(kum/tsa)

[Gambas:Video CNN]