Terima Izin Tambang, PBNU: Kami Di-bully di Mana-mana

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU Ulil Abshar Abdalla menyadari penerimaan pihaknya terhadap izin upaya pertambangan (IUP) mendapatkan kritik keras alias resistensi dari publik. Bahkan, dia menyadari PBNU sedang di-bully.

“Kalau kami telaah percakapan di media sosial, sekarang ini PBNU menjadi (objek) bully-an luar biasa. Muhammadiyah lezat sekarang lantaran belum terima. NU nan sudah terang-terangan menerima sekarang di-bully di mana-mana,” katanya dalam obrolan dengan Fraksi PAN DPR di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Ulil menyadari pelbagai reaksi publik atas penerimaan IUP oleh PBNU seperti mengubah logo, hingga kritikan dari aspek lingkungan hidup. Menurut dia, itu bagian dari risiko, dengan mengutip istilah Jawa “jer basuki mawa bea”, tak ada sesuatu kenikmatan diperoleh tanpa ada upaya keras.

“Sekarang ini, secara dunia itu ada suatu kampanye nan digencarkan oleh lembaga-lembaga internasional berasas suatu premis ialah suatu teori nan disebut dengan climate change alias perubahan iklim,” kata Ulil.

Menurut dia, perubahan suasana menjadi rumor dan aktivitas besar, apalagi Indonesia turut memitigasinya. dia mengatakan, penambangan batubara, menurut aktivitas perubahan iklim, sesuatu peralatan nan banget kotor. “Batubara itu dianggap najis dalam kampanye besar internasional. Mungkin dalam pandangan aktivis lingkungan, nan paling najis,” katanya.

Menurut Ulil, perubahan suasana bukan rumor nan sudah matang alias selesai sebagai kebijakan nan sudah disepakati oleh semua pihak. “Padahal apalagi secara akademis itu belum selesai secara ilmiah. Oleh lantaran itu, tak boleh melakukan kampanye dengan menganggap golongan nan terjun dalam bagian ini (tambang) itu jahat. Bagi saya tambang itu adalah hidayah Allah untuk bangsa ini. Harus dikelola,” ujar Ulil.

Iklan

Ia juga mengatakan, pemberian IUP Tambang kepada ormas keagamaan memang sesuatu nan baru sama sekali sehingga pasti menimbulkan kontroversi di kalangan publik.

“Dalam pandangan saya bid’ah hasanah, bid’ah nan baik. Bagi saya kontroversi saat ini sesuatu nan positif. Kritik-kritik nan diberikan ke PBNU termasuk nan sangat keras sekali itu bagian dari dinamika sosial politik nan baik,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan PBNU bakal segera mendapatkan IUP dengan badan usaha. Lahan hasil penciutan milik jejak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara itu sudah bisa diberikan kepada organisasi keagamaan. “NU nan sudah kami lihat, NU membikin badan usahanya,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

Pilihan Editor: Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis