Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan upaya sepanjang Minggu, 19 Mei 2024 dimulai dengan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mempertanyakan keamanan pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry alias PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, nan meledak pada Kamis dan Jumat, 16-17 Mei 2024.

Kemudian info bahwa YLKI mengkritik Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 soal penghapusan kelas 1,2,3 rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Selain itu buletin tentang pembebasan lahan untuk pembangunan IKN; pemerintah mulai melepas ribuan kontainer nan tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak serta Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengungkapkan identitas 3 korban pesawat jatuh di sekitar Lapangan Sunburst, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Berikut adalah ringkasan dari kelima buletin tersebut:

1. Anggota Dewan Heran Pabrik Smelter Nikel PT KFI Hanya Berjarak 21 Meter ke Permukiman Warga, Kok, Bisa Dapat Izin?

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mempertanyakan keamanan pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry alias PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, nan meledak pada Kamis dan Jumat, 16-17 Mei 2024. Ledakan pertama memicu keretakan rumah warga. Berdasarkan pengakuan salah seorang warga, retakan bisa terjadi lantaran jarak pagar pabrik ke area permukiman penduduk hanya sejauh 21 meter.

"Masak jaraknya ke permukiman hanya 21 meter. Ini sangat berisiko. Kok, bisa mendapat izin?" ujar Mulyanto kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2024.

Mulyanto mendesak pemerintah memastikan izin upaya industri smelter nan diberikan ke perusahaan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk tenaga kerja maupun masyarakat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

"Termasuk pertimbangan jarak gedung smelter ke permukiman penduduk," kata Mulyanto. "Pemerintah jangan sekadar memudahkan investasi," tambahnya.

Baca buletin selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya