Terpopuler: BSD Tangerang Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  nan ditetapkan pemerintah dan bakal dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, jasa kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) nan ditetapkan pemerintah dan bakal dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, jasa kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan upaya hingga Rabu malam, 29 Mei 2024 dimulai dari pemerintah mengesahkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor nan dibuka adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi. 

Disusul, Menteri Koordinator bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto mengomentari kritik atas pemotongan penghasilan tenaga kerja sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat alias Tapera. Menurut dia, patokan tetap bakal disosialisasikan. 

Selanjutnya, Direktur Instutute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Namun, terobosan ini bukan melalui kebijakan memotong penghasilan pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera.

Berikutnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Bangka pada 2015 hingga 2022 mencapai Rp 300 triliun.

Terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY menyerahkan dua sertifikat tanah milik family aktris Nirina Zubir. Diberitakan sebelumnya, Nirina menjadi korban mafia tanah sejak 2018.

Kelima buletin ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima buletin nan trending tersebut:

Selanjutnya: . Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru....

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Saat Kejaksaan Agung Anggap Selesai Kasus Penguntitan Jampidsus oleh Anggota Densus 88

7 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Saat Kejaksaan Agung Anggap Selesai Kasus Penguntitan Jampidsus oleh Anggota Densus 88

Kapuspenkum Kejagung mengatakan persoalan penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 sudah diselesaikan oleh ketua masing-masing institusi.


Fantastisnya Kerugian Negara di Kasus Korupsi PT Timah, dari Rp 271 Triliun Naik Jadi Rp 300,003 Triliun

8 jam lalu

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. ,Jaksa Agung mengatakan telah menerbitkan petunjuk dan memorandum mengenai dengan penanganan tindak pidana pemilu untuk menunda proses pemeriksaan mengenai peserta pemilu sampai rangkaian kontestasi Pemilu 2024 selesai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Fantastisnya Kerugian Negara di Kasus Korupsi PT Timah, dari Rp 271 Triliun Naik Jadi Rp 300,003 Triliun

Jaksa Agung melansir kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk setelah diaudit BPKP


Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

8 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di area Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  nan ditetapkan pemerintah dan bakal dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, jasa kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

Pemerintah baru saja mengesahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK baru di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi. Salah satunya di BSD, Tangerang


Jadi Tersangka Korupsi di PT Timah, Eks Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono Ditahan di Rutan Salemba

9 jam lalu

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi memberikan keterangan pers soal kasus dugaan korupsi di PT Antam periode 2010-2021 dan perkembangan investigasi kasus korupsi di PT Timah Tbk periode 2015-2022. Konferensi pers ini berjalan di pelataran Gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 29 Mei 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jadi Tersangka Korupsi di PT Timah, Eks Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono Ditahan di Rutan Salemba

Di kasus korupsi PT Timah, eks Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono diduga memfasilitasi aktivitas transaksi timah nan diproduksi ilegal.


Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

9 jam lalu

Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Pengamat: Perlu Terobosan Baru Atasi Perumahan, tapi Bukan dengan Potong Gaji untuk Tapera

Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan pemerintah perlu terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah, tapi bukan dengan pangkas penghasilan untuk Tapera.


Profil Bambang Gatot Ariyono, Eks Dirjen Minerba ESDM nan Jadi Tersangka Korupsi Timah

10 jam lalu

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono usai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi untuk Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, 16 September 2016. Tempo/Maya Ayu
Profil Bambang Gatot Ariyono, Eks Dirjen Minerba ESDM nan Jadi Tersangka Korupsi Timah

Bambang Gatot Ariyono berkedudukan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada 2019 dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton.


Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya

10 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya

Menteri Koordinator bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons kritik masyarakat atas penerapan iuran Tapera


Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

10 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsisdi dikawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

Direktur Ideas Yusuf Wibisono, meminta pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan bayaran pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera.


Kembalikan Sertifikat Tanah Nirina Zubir, AHY Janji Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Mafia Tanah

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada artis Nirina Zubir (tengah) di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat milik family Nirina Zubir setelah kasus sengketa tanah nan sertifikatnya sempat digelapkan oleh mantan asisten rumah tangganya sejak tahun 2018. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Kembalikan Sertifikat Tanah Nirina Zubir, AHY Janji Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Mafia Tanah

AHY berjanji bakal melindungi semua lapisan masyarakat dari kejahatan mafia tanah.


IPW Minta Pemerintah Sediakan Tanah untuk Rumah Rakyat sebelum Wajibkan Iuran Tapera

11 jam lalu

(Kiri-Kanan) CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Ketua Umum Arebi Lukas Bong, Founder Synergy Developer Indonesia Ismet Natakarmana, dan SVP Marketing 99 Group Bharat Buxani saat konvensi pers persiapan Golden Property Awards 2024 di area SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Tempo/Novali Panji
IPW Minta Pemerintah Sediakan Tanah untuk Rumah Rakyat sebelum Wajibkan Iuran Tapera

CEO Indonesia Property Watch alias IPW menyarankan pemerintah menyediakan tanah untuk dibangun rumah rakyat lebih dulu sebelum mewajibkan iuran Tapera


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis