Thomas Djiwandono Jamin Prabowo Tidak Akan Naikkan Rasio Utang Hingga 50 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih tidak bakal menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut laki-laki nan berkawan disapa dengan Tommy Djiwandono itu, program unggulan seperti makan bergizi cuma-cuma diterapkan dengan tetap menjaga rasio utang dan defisit anggaran sesuai sasaran nan ditetapkan pemerintah saat ini dan DPR.

Ia membantah adanya rencana kenaikan rasio pajak terhadap PDB untuk membiayai program, seperti makan bergizi gratis. Program nan bakal menelan anggaran Rp 71 triliun pada tahap pertama tersebut ditetapkan dengan tetap menjaga sasaran defisit pada kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.

“Rasio utang terhadap PDB nan pernah mungkin beberapa minggu lampau dikatakan direncanakan 50 persen ke atas, itu tidak mungkin,”ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Agar tidak membebani, program-program unggulan seperti makan bergizi cuma-cuma bakal dilakukan secara bertahap. Thomas mengatakan pihaknya mau mencapai sasaran penyaluran hingga 100 persen secepat mungkin dengan prinsip tetap memperhatikan postur fiskal. “Tentu dengan prinsip-prinsip shopping nan berkualitas,” kata dia.

Ia juga berterima kasih kepada pemerintah saat ini nan telah mengakomodasi program-program Prabowo Gibran dalam pembahasan RAPBN 2025 termasuk dalam mengalokasi rencana anggaran untuk support makanan bergizi.

Iklan

Pihaknya bakal mengoptimalkan penggunaan anggaran nan dipersiapkan oleh pemerintah berbareng DPR tahun ini. “Agar jumlah coverage makan siang tersebut bisa semaksimal mungkin berasas prioritas daerah-daerah nan membutuhkan,”ujarnya.

Thomas mengaku Prabowo dan tim punya cukup waktu untuk terus menyempurnakan perencanaan program-program unggulan tersebut, sehingga kelak pada pelaksanaannya bisa jauh lebih baik dan cepat.

Anggaran makan siang tersebut bakal disahkan berbarengan dengan pengesahan Undang-Udang APBN 2025. Setelah rapat paripurna di DPR pada 9 Juli 2024, penyusunan RUU bakal mulai dilakukan, dan rencananya UU APBN 2025 bakal diumumkan pertengahan Agustus.

Pilihan Editor: Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Sebesar Rp 71 Triliun bakal Masuk Pos Cadangan