TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 Mulyanto menanggapi rencana Presiden Prabowo mengalihkan subsidi energi menjadi support langsung tunai (BLT). Mulyanto mengatakan ada tiga syarat nan mesti dipenuhi agar kebijakan ini bermanfaat.
Pertama, pemerintah kudu memperbaiki dan memperbarui info penerima support agar lebih jeli dan transparan. "Ini krusial dilakukan, lantaran selama ini banyak laporan nan menyatakan BLT tidak tepat sasaran," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) ini mengatakan perbaikan info krusial dilakukan sebagai respons atas tren kelas menengah turun kelas. Menurut Mulyanto, pemerintah tidak boleh membiarkan posisi kelas masyarakat ini tergencet. "Jangan sampai BLT tidak dapat, beli bahan bakar bersubsidi juga tidak boleh," katanya.
Syarat kedua, Mulyanto menambahkan, sistem pendistribusian kudu lebih baik, ialah langsung diberikan ke masyarakat. Artinya, tanpa perantara pihak manapun. “Jangan ada nan ngaku-ngaku bahwa ini adalah program saya, program partai saya. Juga tidak dibagikan mendekati waktu Pemilu," ujar Mulyanto. Ia mengatakan BLT tidak boleh menjadi perangkat kampanye politik. Sebab, BLT ini kewenangan masyarakat, bukan bingkisan penguasa.
Syarat ketiga, Mulyanto berujar, pemerintah kudu memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT. Menurutnya, perlu disiapkan abdi negara penegak norma dan patokan nan tegas untuk menindak pihak-pihak nan coba melakukan curang.
Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan patokan baru mengenai pemberian subsidi BBM. Ia membentuk Tim Khusus Subsidi nan dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari corak subsidi nan tepat sasaran. Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bambang Brodjonegoro lantas mengusulkan adanya perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT.
Bambang menilai perlunya perubahan skema subsidi ini dikarenakan subsidi BBM saat ini tidak lagi efektif, apalagi condong kurang tepat sasaran. Mengutip Antara, Bambang menilai penggunaan skema subsidi lewat BLT untuk disalurkan langsung ke family nan memerlukan bakal jauh lebih efektif. Sementara, skema subsidi BBM nan melangkah saat ini justru kerap dinikmati oleh masyarakat nan mampu.
Bambang menatakan bahwa dengan skema BLT, masyarakat diharapkan tidak cemas mengenai akibat daya beli masyarakat nan bakal menurun. Menurutnya, support langsung dari pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu sehingga meminimalkan akibat terjadinya inflasi.