Tim TKN Tepis Rasio Utang Prabowo 50 Persen, Begini Gambaran APBN 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik mengenai rasio utang pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang menuai kontroversi. Pasalnya, diberitakan bahwa pemerintahan Prabowo mendatang bakal meningkatkan rasio hutang hingga 50 persen.

Namun, perihal tersebut kemudian dibantah oleh Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo nan menepis berita tersebut dan menyebutnya sebagai misinformasi dari salah satu media. 

“Berita Bloomberg itu misinformasi,” kata Politikus Partai Amanat Nasional alias PAN itu saat dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024. 

Menurut petinggi parpol PAN ini, tak ada nan menyebut baik pihak Prabowo sendiri maupun Tim Kampanye Nasional bakal meningkatkan rasio utang dalam forum apapun. Dirinya menyayangkan buletin nan simpang siur di masyarakat ini terlanjur beredar dari salah satu media dan tidak menyebut mengenai asal sumber. 

Konflik ini sebenarnya bermulai sejak tahun 2024 lampau pada debat calon presiden nan kedua. Saat itu Prabowo Subianto sebagai pasangan calon nomor 2 sempat mengatakan tidak ada masalah jika rasio utang menyentuh nomor 50 persen terhadap PDB. Pernyataan tersebut akhirnya beredar di media jika Prabowo bakal meningkatkan rasio utang. Meski demikian, Drajad keberatan jika pernyataan tersebut dianggap sebagai rencana meningkatkan rasio utang. "Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu jangan dipelintir," ujarnya. 

Dilansir dari media Reuters, buletin mengenai rencana kenaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB oleh Prabowo semula diberitakan oleh situs Bloomberg News. Dalam laporan Bloomberg disebut salah seorang sumber memaparkan rencana Prabowo mengerek rasio utang selama masa kepemimpinannya.  

Wacana Anggaran APBN 2025

Wacana soal anggaran APBN 2025 sudah menjadi pembahasan dalam rapat dengan DPR RI berbareng Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sri Mulyani membahas perihal ini dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024, salah satu nan disampaikan adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam RAPBN 2025. Dalam rapat tersebut, dia juga menyampaikan jika nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 bakal mencapai Rp 800,33 triliun.   

Iklan

Kemudian Menteri nan kerap disapa Srimul ini, mengatakan tidak perlu cemas soal nominal utang nan kerap menimbulkan pertanyaan. Dirinya menjelaskan jika perihal ini tetap dalam koridor kondusif dengan beberapa catatan. Misalnya, asalkan negara tetap kredibel, persepsi terhadap APBN baik, serta kebijakan fiskal ekonomi hingga politik tetap stabil. 

"Jadi jika negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah nyaris dipastikan risikonya sangat kecil. Karena market beranggapan negara ini bakal tetap sama," kata Sri Mulyani.  

Selain itu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan telah dirilis rancangan sasaran pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan menyentuh nomor 12,14% hingga 12,36% dari PDB, dengan kontribusi besar dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan anggaran shopping negara direncanakan mencapai 14,59% hingga 15,18% dari PDB.  

Tahun depan rencana anggaran ini bakal diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Dengan kondisi pendapatan dan shopping negara tersebut, Pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,85% dari PDB. Upaya ini bermaksud untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi 

Selain itu, Sri Mulyani juga telah membikin perkiraan anggaran untuk program-program pemerintahan nan baru. Hal ini ditujukan untuk menyambut kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berbareng arah kebijakan seperti nan sudah dilakukan soal rancangan anggaran untuk program makan siang cuma-cuma nan saat ini sudah berganti nama menjadi MBG alias Makan Bergizi Gratis. Program MBG ini berasas keterangan nan dirilis bakal menyepakati menggunakan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.

"Detail program makan bergizi cuma-cuma bakal diserahkan tim presiden terpilih, tapi ini sudah disepakati dimulai bertahap," ujar Sri Mulyani dalam konvensi pers di instansi Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. 

SAVINA RIZKY HAMIDA | ADIL AL HASAN | ANNISA FEBIOLA | KEMENKEU
Pilihan editor: