TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita menolak rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi ihwal iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Dia mengatakan program itu justru menambah beban bagi pekerja lantaran kudu memberikan subsidi kepada golongan miskin.
"Bagaimana mungkin kami menyumbang mereka nan miskin sementara kami saja belum punya rumah? Enggak masuk logika sekali," kata Elly saat menggelar konvensi pers berbareng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Permata Kuningan pada Jumat, 31 Mei 2024.
Elly mengeluhkan iuran sebesar 2,5 persen nan dibebankan kepada pekerja (pekerja) itu justru menambah persoalan baru bagi buruh. Elly menyampaikan, pengenaan iuran Tapera ini tidak sebanding dengan kenaikan bayaran buruh. Dia menyebut biaya iuran Tapera bisa lebih besar daripada selisih kenaikan bayaran nan hanya berkisar Rp 60 ribu.
"Artinya, berakibat pada kehidupan pekerja beserta daya beli. Tanggung jawab kepada family dan kebutuhan sehari-hari juga terancam," tuturnya. Karena itu, menurut dia, iuran Tapera semestinya tidak berkarakter wajib, melainkan sukarela.
Di sisi lain, Elly juga menyoroti biaya 0,5 persen bagi pengusaha nan bakal berakibat bagi perusahaan. "Iuran 0,5 persen itu jumlah nan sedikit, tapi dengan sekian puluh alias ratusan orang pegawai nan kudu dibayarkan dalam satu bulan, entah sudah berapa nan terkumpul (jumlahnya besar)," ujarnya.
Selanjutnya: KSBSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara kompak menolak kebijakan iuran Tapera....
- 1
- 2
- Selanjutnya