Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

TEMPO.CO, Jakarta - Sakti Wahyu Trenggono terpilih kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai 2029, dia menyatakan bakal menjalankan kebijakan strategis selama lima tahun ke depan di Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP. 

Salah satunya adalah kebijakan prasarana Ocean Big Data nan merupakan strategi kementeriannya untuk mengawasi perairan laut Indonesia. Trenggono menyebut kebijakan itu didasarkan pada kebenaran di laut Indonesia tetap kerap terjadi pencurian pasir hingga bibit lobster.

"Ini nan kita (KKP) mencoba kebijakan Ocean Big Data nan kudu kita implementasikan di dalam periode nan baru ini," ujar Trenggono saat konvensi pers di Gedung Mina Bahari I, KKP, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sistem nan dihasilkan dari kebijakan Ocean Big Data. Nantinya, kata Trenggono, lewat suatu perangkat bakal diketahui secara langsung apa nan sedang terjadi di laut Indonesia.

"Setiap saat, setiap hari, langsung download saja, apa nan terjadi itu bisa ketahuan. Wah ada area pulau tertentu nan wilayah konservasi dilintasi oleh kapal pesiar misalnya," kata dia.

Iklan

Dia memperkirakan perumusan kebijakan itu bakal rampung pada tahun 2025. "Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apa pun nan tidak bisa dimonitor," ucap dia.

Ia percaya kebijakan itu bakal berfaedah besar bagi bangsa dan negara. Sehingga, kata dia, perihal itu dapat menjadi langkah Indonesia menuju negara nan dapat dikategorikan maju dalam bagian perikanan dan kelautan. "Nah itu kita (KKP) bakal deploy satu proyek digital nan kita sebut dengan Ocean Big Data," tutur Trenggono.

Berdasarkan info nan dipaparkan Trenggono, Ocean Big Data merupakan radar pemantauan dengan memanfaatkan beragam perangkat lunak. Termasuk, kata dia, penggunaan satelit dan drone udara nan bakal memberikan info kepada kapal ikan nan sedang melakukan pengawasan di laut.

Pilihan Editor: Menteri KKP Sebut Ada Ribuan Kapal Beroperasi Tanpa Izin