UGM Izinkan Mahasiswa Fisipol Ikut Demo Darurat Indonesia

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi mengizinkan para mahasiswanya turun ke jalan untuk mengikuti Aksi Jogja Memanggil mengecam pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI nan abaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini tadi dema (dewan mahasiswa) kami izinkan untuk turun jalan," kata Wawan saat dihubungi, Kamis (22/8).

Fisipol UGM sendiri telah mengeluarkan pernyataan sikapnya merespons rencana DPR RI mengesahkan RUU Pilkada nan dianggap sebagai perlawanan kembali atas keputusan MK tentang persyaratan pencalonan.

"Mengecam semua corak orkestrasi dan manipulasi konstitusional terhadap prosedur demokrasi, nan sudah dan sedang berlangsung, nan telah menjadi jalan untuk melanggengkan kekuasaan dan tirani mayoritas," tulis pernyataan tersebut.

Fisipol UGM juga menolak beragam corak pengesahan UU nan mereka sebut sebagai legalisme otokratik, ialah langkah untuk melegitimasi praktik-praktik berkuasa nan merendahkan nilai-nilai kerakyatan dan kedaulatan rakyat.

Poin berikutnya, Fisipol UGM menuntut Prosedur Pilkada nan terhormat dan fair, sebagai pilar pokok demokratisasi.

"Mendorong KPU untuk berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai satu-satunya kesempatan konstitusional untuk menjaga kerakyatan di negeri ini," tulis pernyataan tersebut.

Sementara berasas pantauan, ratusan peserta tindakan Jogja Memanggil telah berkumpul di Tempat Parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta pukul 09.34 WIB ini.

Mereka nan mengenakan busana berwarna hitam ini sebelumnya telah berkumpul di Bundaran UGM sejak pukul 08.00 WIB tadi.

Aksi berjudul 'Jogja Memanggil' rencananya digelar hari ini, didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi, Kota Yogyakarta.

"Aksi Massa Seluruh Lapisan Masyarakat 'Jogja Memanggil'. DPR dan Istana melakukan pembangkangan konstitusi dan mendzalimi demokrasi," demikian bunyi selebaran nan diterima dari Humas Gejayan Memanggil, Rabu (21/8) malam.

Aksi ini dilakukan sebagai corak penolakan atas RUU Pilkada nan rencananya disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, hari ini. RUU Pilkada dianggap merupakan upaya pembegalan terhadap konstitusi.

Aksi ini juga demi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan calon. Mereka menilai RUU Pilkada hanya jadi perpanjangan tangan bagi oligarki melakukan intervensi demi melanggengkan kekuasaan.

(kum/DAL)

[Gambas:Video CNN]