UGM Respons Mahasiswa Berkemah di Kampus Protes Iuran Pembangunan

Sleman, CNN Indonesia --

Pihak rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara soal kebijakan iuran pembangunan lembaga (IPI) namalain duit pangkal nan diprotes mahasiswanya dengan langkah mendirikan tenda kemah di laman depan Gedung Balairung UGM, Sleman, DIY, sejak Senin (27/5) kemarin.

Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius menuturkan pihak rektorat tak mempersoalkannya. Bahkan, kata dia, ketua universitas juga berencana menemui para mahasiswa dalam satu alias dua hari ke depan.

"Jadi bu Rektor itu memang tetap dalam perjalanan menuju kembali ke Indonesia lantaran ada tugas ke Qatar dan kami ketua universitas nan ada di Jogja itu siap ketemu dengan teman-teman mahasiswa," kata Andi saat dihubungi, Selasa (28/5) malam.

"Tapi, proses ini, untuk ketemu dengan mahasiswa juga kudu ada koordinasi," imbuhnya.

Penjelasan tentang IPI di UGM

Andi juga mengatakan rektorat UGM membuka kesempatan mengembalikan kebijakan IPI seperti tahun 2023 lalu.

Langkah itu, katanya, berangkaian dengan terbitnya info dari Kemendikbudristek Nomor: 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025.

"Terkait dengan IPI dan lain-lain, jika kemudian itu kembali 2023 ya ini chance-nya, tapi kan kita bakal konsultasi ke kementerian dulu, tidak bisa sepihak menentukan untuk nan IPI. IPI itu jika berasas periode tahun akademik nan lampau IPI hanya dikenakan untuk mahasiswa nan direkrut melalui ujian Mandiri dan juga nan ditetapkan mendapatkan UKT tertinggi," kata Andi saat dihubungi, Selasa (28/5) malam.

Meski tetap sebatas kemungkinan, Andi menekankan jika Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dan Kepmendikbudristek Nomor 54 Tahun 2024 tetap menjadi referensi penentuan UKT alias kebijakan mengenai IPI nanti.

"Kita diminta UGM itu per 5 Juni kudu dikirimkan, usulan dari UGM untuk (skema) UKT dan IPI," ujarnya.

Adapun untuk ketentuan IPI nan mendapat penolakan, Andi menjelaskan skema penerapannya diperuntukkan kepada calon mahasiswa jalur berdikari dan disesuaikan dengan golongan UKT nan dikenakan.

Andi menguraikan, penerapan UKT di UGM dibagi menjadi ke dalam lima golongan nan meliputi golongan UKT dengan subsidi 100 persen, 75 persen, 50 persen, 25 persen, dan golongan UKT unggul. Dalam perihal pembayaran duit pangkal, besaran nan dibayarkan pun sesuai dengan golongan UKT calon mahasiswa.

"Perbedaan dengan tahun nan lalu, jadi IPI-nya itu (sekarang) dikenakan untuk semua golongan sesuai dengan golongannya," kata Andi.

Andi memberikan contoh penerapan skema IPI ini. Apabila seorang calon mahasiswa berada di golongan UKT subsidi 75 persen maka nan berkepentingan mendapat subsidi 75 persen untuk pembayaran IPI.

Dia lampau memberikan contoh besaran IPI klaster sosial humaniora (soshum) di nomor Rp20 juta, dan calon mahasiswa tadi memperoleh subsidi 75 persen sesuai golongan UKT-nya. Maka, besaran IPI nan kudu dibayarkan 25 persen dari Rp20 juta, ialah Rp5 juta. Skema semacam ini juga bertindak pada golongan UKT lainnya.

"(UKT subsidi 100 persen) ya IPI-nya 100 persen, jadi enggak bayar juga," jelasnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa mendirikan tujuh tenda kemah di laman depan Gedung Balairung UGM Sleman, DIY, sejak Senin (27/5) untuk memprotes kebijakan IPI namalain duit pangkal nan diberlakukan kampus tersebut. Gedung itu merupakan instansi rektorat UGM.

Humas Aliansi Mahasiswa UGM, Maulana, mengatakan mereka menolak penerapan IPI ke semua golongan UKT jalur mandiri, selain golongan nol nan mulai diberlakukan 2024 ini. Padahal, UGM sebelumnya tidak pernah memberlakukan duit pangkal.

Penerapan IPI ke semua golongan selain golongan nol ini, kata Maulana, otomatis mengecilkan kesempatan bagi para mahasiswa nan tidak bisa maupun golongan menengah ke bawah. Menurut dia, kebijakan ini apalagi membikin sejumlah calon mahasiswa batal mendaftar di UGM.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]