Utang RI Naik jadi Rp8.444 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Penarikan untuk Antisipasi Ketidakpastian Global

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah mempublikasikan info terkini APBN Kinerja dan Fakta jenis Juli 2024. Dalam laporan tersebut, posisi utang pemerintah tercatat telah menembus Rp8.444 triliun.

Angka ini meningkat Rp91 triliun dibanding bulan sebelumnya ialah Rp8.353 triliun. Rasio utang juga meningkat menjadi 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), alias nyaris menyentuh 40 persen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo turut menanggapi peningkatan utang tersebut. “Pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi ketidakpastian dunia melalui penarikan utang nan berbasis pada elastisitas dan opportunistic approach,” ujarnya di media sosial X pribadinya @prastow, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Dengan pendekatan opportunistic, dia melanjutkan, penarikan utang dimungkinkan dilakukan lebih awal, demi memitigasi akibat di masa depan. Karena itu pada bulan Juni 2024 pemerintah menarik pinjaman lebih besar dari sebelumnya. Sehingga rasio utang terhadap PDB juga naik.

Meski demikian, anak buah Sri Mulyani tersebut menyatakan nomor rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap tergolong moderat. Berdasarkan laporan paruh awal 2024, pemerintah memproyeksikan rasio utang hingga akhir 2024 sebesar 38,80 persen terhadap PDB.

“Pemerintah berbareng DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memerhatikan dinamika dunia dan domestik,” ujarnya lagi.

Iklan

Hingga semester 1-2024, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp214,69 triliun. Terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp206,18 dan pinjaman Rp8,1 triliun.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pemerintah boleh saja berutang, selama digunakan untuk pembangunan penunjang perekonomian, seperti misalnya infrastruktur. Menurut dia penggunaan pinjaman untuk prasarana seperti jalan tol bisa saja menguntungkan. Karena selain meningkatkan ekonomi, ada pendapatan negara dari pembayaran nan bisa digunakan untuk pembayaran utang.

Namun, pemerintah juga kudu mengukur kondisi lain, ialah pergerakan mata uang. Patokan kurs nan ditetapkan dalam APBN juga penting, lantaran jika prediksi rupiah tidak sesuai dengan sasaran bakal berpengaruh pada pembayaran angsuran dan bunga. Akan ada selisih kelebihan nan kudu dibayar. “Kalau asumsinya meleset dari target, pasti pemerintah rugi,” kata dia kepada Tempo.

Rupiah saat ini telah menembus lebih dari Rp16 ribu per dolar AS. Hingga akhir periode penghitungan 26 Juni 2024, rupiah telah mencapai Rp16.379 per dolar Amerika. “Ini mengalami deviasi nan cukup besar dari dugaan APBN nan hanya Rp15.000,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Pilihan Editor: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Utang Negara Naik Terus