ARTICLE AD BOX
Dok. Muhammadiyah | CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku susah memahami langkah dan keputusan DPR RI nan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dengan syarat usia dan periode pemisah pencalonan kepala daerah.
"Sebagai lembaga legislatif, DPR semestinya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang," tegas Mu'ti lewat keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Mu'ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara nan merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara nan mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.