1 minggu yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), menyatakan mau memindahkan Balai Kota dari Jalan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Ia mengakui kemauan itu berasal dari sebuah khayalan seperti halnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"IKN itu datang dari khayalan melalui sebuah keputusan politik nan mahal, ialah keputusan untuk pindah ke sana. Itu menjadi IKN hari ini," ujarnya dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu malam, 17 November 2024.
Penegasan itu disampaikan Ridwan Kamil saat menanggapi pertanyaan dari pesaingnya, Pramono Anung soal pernyataan mau pindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Utara. Kang Emil, demikian nama akrabnya, mengatakan jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain ekspansi transportasi publik, maka kudu dibenahi tata ruangnya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pusat instansi pemerintahan di pusat kota.
"Tentu ini kudu didialogkan dengan 'stakeholder' di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Karena aksesnya bagus, Ancol itu punya kewenangan 200 hektar untuk membangun, " katanya.
Ridwan menjelaskan tinggal membikin pusat upaya baru, dengan 'entertainment'-nya, nan merupakan akumulasi dari perkantoran pemerintahan Jakarta dan BUMD.
"Sehingga, lahan-lahan nan ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, nan menjadi karakter pergaulan internasional. Jadi, IKN adalah khayalan dan wacana ini juga adalah imajinasi," katanya.
Saat ini Balai Kota Jakarta berada di area ring 1 di area Monas, di seberang Istana Presiden dan berdampingan dengan Istana Wapres.
Pramono: Wacana Tidak Penting
Menurut Pramono, pemindahan balai kota ke Utara untuk mengatasi tingkat kepadatan dan kemacetan nan hanya berorientasi di wilayah pusat, merupakan wacana nan tidak krusial pada masa sekarang
“Jadi sekarang ini kan ibu kota negara mau pindah. Nanti pasti bakal banyak gedung nan tidak terpakai. Jangan sampai gedung itu malah tidak termanfaatkan dengan baik,” ucap Pramono saat ditemui di area Cibulan Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2024.
Pramono menganggap Balai Kota Jakarta sebaiknya tetap berada di area Medan Merdeka Selatan seperti sekarang ini, tanpa kudu dipindahkan seperti wacana Ridwan Kamil. “Kalau saya ya balai kota tetap di tempat nan ada saja. Jangan sampai gedung-gedung di lingkaran utama nan ada di Medan Merdeka itu, malah tidak termanfaatkan secara baik,” ujar mantan Sekretaris Kabinet ini.
Ridwan Kamil sebelumnya membeberkan argumen untuk memindahkan Balai Kota Jakarta. Menurut dia, rencana ini merupakan solusi dalam menyelesaikan tata ruang. Dia mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara agar mobilitas pemerintah tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Saya selalu konsisten dengan apa nan sering diwacanakan dan disampaikan. Semua itu semata-mata untuk menghadirkan tata ruang,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu menjawab pertanyaan Pramono saat debat terakhir pilkada Jakarta.
Selain itu, Ridwan memandang saat ini pergerakan masyarakat Jakarta hanya terkonsentrasi di area pusat. Dampaknya, pemerintah susah mengatasi masalah kemacetan. “Kemacetan dan polusi ini lantaran beban pergerakan ke pusat terlalu besar,” kata Ridwan.
Kendati demikian, menurut Ridwan, rencana tersebut memang kudu didiskusikan lebih lanjut. Sebab, memindahkan pusat aktivitas pemerintah maupun upaya adalah solusi teknokratis. "Tapi jika menurut teori planologi, itulah solusi untuk pengurangan beban di pusat hasilnya mobilisasi nan tinggi,” kata Ridwan.
Ridwan Kamil: Pramono Menyederhanakan Istilah
Ridwan Kamil membalas pernyataan Pramono itu dan menilai pesaingnya terlalu menyederhanakan istilah.
“Mas Pram hobinya menyederhanakan istilah, sehingga membingungkan masyarakat menurut saya. Sehingga menjadi ramai lantaran sepotong-sepotong,” kata Ridwan Kamil usai menghadiri deklarasi support dari relawan Gibran Center di instansi Dewan Pimpinan Pusat Gibran Center, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024.
Ridwan Kamil menjelaskan soal pernyataan dia sebelumnya tentang bakal membangun pusat pemerintahan Jakarta di wilayah utara. Menurut dia persoalan Jakarta ialah kemacetan nan disebabkan aktivitas terlalu terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, makanya kita kurangi beban di Jakarta Pusat,” kata dia.
Untuk mengurangi kemacetan, dia mempunyai pendapat membangun di area Ancol di mana Pemprov tetap mempunyai lahan 200 hektare. “Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan,” kata Ridwan.
Pria nan berkawan disapa Kang Emil ini menyatakan sama sekali tidak menyebut soal pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara. “Kalau simbol balai kotanya belum tentu. Tapi pusat pemerintahan dinas, idenya itu. Jadi jangan disederhanakan omongin balai kotanya,” ujar dia.
Alif Ilham Fajriadi | Advist Khoirunikmah | Antara Pilihan Editor Mendag Antisipasi Penurunan Daya Beli Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
English (US) · 
Indonesian (ID) ·