Wacana Pemutihan Utang Petani, Serikat Petani: 16,8 Juta Orang Kekurangan Lahan Pertanian

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menilai ketimpangan kepemilikan lahan pertanian nan terjadi saat ini sudah sangat serius. Petani di Indonesia, kata Henry, mayoritasnya adalah petani gurem dengan lahan nan sangat sedikit. Persoalan ini disebut mempunyai urgensi nan lebih tinggi daripada persoalan utang petani.

“Mayoritas petani kita hanya petani gurem, ada 16,8 juta jiwa. Jadi petani kita justru sebenarnya kekurangan tanah. Dan nan kedua jika kita lihat adalah ketimpangan penguasaan pemilikan tanah itu begitu tinggi, 0,7 persen,” ujar Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain itu, nilai sewa lahan garapan untuk bertani juga sangat tinggi. Harga sewa tanah disebut menempati urutan tertinggi dalam komponen upaya tani. Menurut Henry, saat ini nilai sewa tanah paling rendah ada di kisaran 10 sampai 20 juta per hektarnya.

“Persoalan petani nan memang nan paling serius sekarang adalah persoalan tanah,” kata Henry.

Henry beranggapan, pemutihan utang petani apalagi kemudahan untuk kembali mengambil angsuran sebagai modal tidak bakal berakibat apa-apa jika kepemilikan tanah oleh petani tetap saja timpang. Oleh lantaran itu, pengedaran tanah bagi petani dianggap sebagai perihal nan wajib dilakukan.

Distribusi lahan pertanian ini, kata Henry, menjadi solusi utama jika mau membangun pertanian dan pangan. Termasuk juga menjadi upaya untuk menghapus kemiskinan di desa, mengingat karakter masyarakat desa nan lebih agraris. Peningkatan produksi pertanian mustahil dilakukan jika kebanyakan petani hanyalah petani gurem.

Iklan

“Bagaimana berproduksi di tengah tanahnya nan minim dan timpang. Apa gunanya modal jika tanahnya nggak ada?” kata Henry.

Sebelumnya Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Target ini rencananya bakal dicapai dengan langkah membangun food estate alias lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, diketahui pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk perihal tersebut.

Pilihan Editor: Prabowo Janji Hilangkan Kemiskinan, Ekonom: Jangan Mengandalkan Bansos