Walhi Jakarta Kritik Rencana Heru Budi Bikin Pulau Sampah

Jakarta, CNN Indonesia --

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengkritik usulan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mau membikin pulau unik untuk pembuangan sampah.

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah beranggapan usulan itu bukan solusi nan tepat. Sebab, paradigma nan dipakai adalah gimana sampah dihilangkan dari pandangan mata, bukan menekan produksi sampah.

"Itu [usulan] belum tepat sebenarnya," kata Aminullah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Padahal, kata Aminullah, persoalan sampah saat ini adalah produksinya nan kian bertambah. Berdasarkan catatannya, produksi sampah mencapai sekitar 8000 ton per hari.

"Sementara pengelolaannya sedikit, 7000 ton dibuang ke Bantargebang yang kemudian menjadi masalah dan membikin sampah menumpuk," kata dia.

Aminullah berpandangan semestinya pemerintah fokusnya untuk menekan produksi sampah terlebih dahulu.

"Ketika produksi sampahnya bisa ditekan, otomatis pengelolaan di hilir juga bakal lebih ringan dan tidak menyantap banyak ruang," ujarnya.

Misalnya pada sampah organik. Aminullah berbicara sampah organik jumlahnya 50 persen dari seluruh sampah nan ada di Jakarta. Menurutnya, sampah kategori itu bisa ditekan dengan metode sederhana seperti kompos/maggot.

"Ketika sampah organik ini sukses dikelola dengan baik, otomatis separuh beban sampah Jakarta berkurang," tuturnya.

Aminullah mengatakan beberapa jenis sampah juga sebetulnya bisa dikelola tanpa akomodasi TPA. Salah satunya melalui bank sampah.

"Jadi krusial untuk mengatasi persoalan di hulu dulu agar jumlah sampah kita berkurang. Kalau fokusnya terus menerus di hilir, pertanyaannya mau buat sampai berapa TPA?" ucapnya.

"Atau dalam konteks pembuatan pulau, mau sampai berapa pulau dibuat? Karena jumlah sampah bakal bertambah terus setiap tahun jika tidak dikurangi," imbuhnya.

Sebenarnya patokan mengenai sampah sudah ada. Namun, Aminullah memandang implementasinya tetap kurang.

"Level rumah tangga ada pergub pengelolaan sampah lingkup RW, level area ada Pergub pengelolaan sampah kawasan, produsen ada UU pengelolaan sampah dan permen LHK peta jalan pengurangan sampah produsen. Ini kudu dimaksimalkan dulu," jelas Aminullah.

Tak hanya itu, Aminullah juga menyoroti sampah nan dihasilkan oleh produsen alias industri. Berdasarkan aturan, produsen semestinya menggunakan produk nan ramah lingkungan dan meminimalisir sampah plastik.

"Seharusnya tanggung jawab produsen tersebut ditagih, bukan malah menyediakan akomodasi nan asalnya dari duit rakyat untuk mengelola sampah nan sebetulnya tanggung jawab produsen," tutur dia.

Bakal rusak ekosistem laut hingga udara

Membuat pulau sampah juga dinilai bakal mengganggu ekosistem di laut. Pasalnya, sampah itu dikhawatirkan mencemari lautan.

"Ada beberapa akibat nan bisa muncul, pencemaran mikroplastik dan lindi misalnya," ucap Anca.

Hal ini tentu membikin pengaruh domino terhadap aspek lain. Jika laut tercemar dan ikan-ikannya terkontaminasi mikroplastik, maka rawan jika dikonsumsi.

"Pada akhirnya bakal berpengaruh ke masyarakat nan berjuntai terhadap laut alias menyantap produk laut," tuturnya.

Belum lagi jika nantinya tumpukan sampah itu bakal dibakar menggunakan inesinerator. Aminullah mengatakan kewenangan itu bakal membikin udara turut tercemar.

"Kemudian dari teknologi nan digunakan, jika menggunakan teknologi thermal seperti RDF, Insinerasi, alias Pirolisis, jelas ada potensi pencemaran lingkungan, terlebih nan dibakar adalah sampah, ada potensi pelepasan senyawa dioksin dan furan nan rawan bagi makhluk hidup," jelas dia.

Sebelumnya, Heru Budi berencana membangun pulau sampah nan bakal menjadi letak pembuangan sekaligus pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Heru mengatakan Jakarta tak lagi mempunyai lahan untuk dijadikan sebagai letak pembuangan sampah. Dalam 10 tahun ke depan, kata dia, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tak memungkinkan untuk membuang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pembangunan pulau sampah ini nantinya bakal memanfaatkan sendimen namalain lumpur nan berada di dasar 13 sungai wilayah DKI Jakarta serta dari sampah-sampah masyarakat.

Tumpukan sedimen dari sungai-sungai Jakarta dinilai kerap menjadi persoalan lantaran setiap hari dikeruk namun tidak mempunyai tempat pembuangan. Sehingga opsi nan diambil adalah memindahkan ke area pesisir laut utara menyerupai pulau.

"Jadi pulau di sana tempatnya ditentukan silakan siapa, kita reclaim pakai sedimen-sedimen, sampah segala macam, kelak dia jadi pulau," kata Heru di Balai Kota DKI, Selasa (14/5).

(yla/isn)

[Gambas:Video CNN]