Wali Kota Semarang Hadiri Rapat Paripurna Usai Penggeledahan KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menghadiri rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Senin (22/7).

Kehadiran Ita, sapaan berkawan Hevearita, pada rapat nan berjalan di Gedung DPRD Kota Semarang itu merupakan kali pertama kemunculannya di depan publik sejak penggeledahan KPK pada hari Rabu (17/7).

Ita terlihat memasuki ruangan rapat sekitar pukul 10.45 WIB dari agenda rapat paripurna nan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Mengenakan kerudung putih berpadu blazer berwarna merah muda, Ita langsung duduk bersanding dengan para ketua DPRD Kota Semarang.

Tak berselang lama, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman membuka rapat paripurna tersebut secara resmi setelah memandang kehadiran personil majelis telah mencapai kuorum.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Semarang dan ketua DPRD setempat juga meneken Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Sebelumnya, interogator KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah lembaga dan organisasi perangkat wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7) lalu.

Penggeledahan oleh interogator KPK di sejumlah instansi OPD Pemkot Semarang, baik nan berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.

Tidak hanya menggeledah, interogator KPK juga turut meminta keterangan sejumlah ketua OPD Pemkot Semarang.

KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berangkaian dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi wilayah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut ada empat orang nan telah dicegah berpergian ke luar negeri berangkaian dengan investigasi kasus dugaan korupsi tersebut.

Empat orang nan dilarang berjalan ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.

(Antara/isn)

[Gambas:Video CNN]