Wali Kota Semarang Surati KPK Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu namalain Ita menyurati KPK untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi. Pada hari ini, Ita berhalangan datang lantaran ada rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.

"Untuk salah satu saksi nan merupakan Wali Kota Semarang, nan berkepentingan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini nan berkepentingan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Kantornya, Jakarta, Selasa (30/7) petang.

Ita berbareng suaminya Alwin Basri nan merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Namun, hanya Alwin Basri nan memenuhi panggilan.

Tessa mengatakan tim interogator KPK mengonfirmasi peralatan bukti hasil penggeledahan kepada saksi.

"Tentunya saksi nan datang didalami mengenai pengetahuannya mengenai perkara nan Sprindiknya sudah kami bacakan," kata Tessa.

Selain itu, pada hari ini, bertempat di Akademisi Kepolisian Semarang, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Bambang Prihartono (PNS/Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang); Binawan Febrianto (PNS/Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang); dan Iswar Aminuddin (PNS/Sekretaris Daerah Kota Semarang).

Lembaga antirasuah saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi wilayah Kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Setidaknya sudah 10 rumah serta 46 instansi dinas dan organisasi perangkat wilayah digeledah KPK sejak 17-25 Juli 2024 untuk mencari peralatan bukti mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Tim interogator KPK mengamankan sejumlah peralatan bukti diduga mengenai dengan perkara nan sedang diusut. Mulai dari arsip APBD 2023-2024, arsip pengadaan masing-masing dinas, hingga duit pecahan rupiah dan euro.

Sejauh ini empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com nan mengetahui penanganan kasus ini, mereka adalah Ita, Alwin Basri, serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD. Mereka telah dicegah berjalan ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]