Wamen Pertanian Sebut Ada 145 Regulasi Bakal Dipangkas: Pupuk Subsidi Langsung ke Petani, Tak Lagi ke Pengecer dan Distributor

TEMPO.CO, Sragen - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengemukakan ada sekitar 145 patokan mengenai pengedaran pupuk subsidi nan segera dipangkas. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah menyederhanakan penyaluran pupuk subsidi langsung kepada para petani. 

"Kartu Tani hilang, pupuk langsung (ke petani). Pakai KTP sudah cukup. Cuma tetap banyak, ada 145 patokan nan mengatur pupuk subsidi. Jadi kami pangkas semua. Kami sederhanakan. nan domainnya itu domain Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia," ujar Sudaryono ketika ditemui wartawan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin petang, 18 November 2024. 

Ia menjelaskan sistem penyaluran pupuk subsidi ke depan bakal dipersingkat dari pabrik langsung kepada kelompok-kelompok tani di wilayah, lantaran penyaluran pupuk subsidi semestinya tidak boleh tertunda. Apalagi jika penyaluran pupuk subsidi itu sampai dimonopoli oleh pemasok ataupun pengecer. 

Jika sampai tertunda, maka bakal bermasalah pada tanaman dan berpengaruh terhadap hasil. 

"Kalau bansos itu harusnya dibagikan sekarang terus dibagikan minggu depan gak ada bedanya. Tapi jika pupuk itu kudu hari ini, lantaran tergantung cuaca, udane kapan, banyune mili (air mengalir) kapan, leh tebar bibit nek wes gede kudu ditandur (yang menerbar bibit jika sudah besar kudu ditanam). Jadi masalah nek (kalau) hari ini nggak ada pupuk. Jadi kudu tepat waktu," tuturnya.

"Udah piye carane (bagaimana caranya) dari pabrik langsung diantar ke golongan petani. Kami menyederhanakan mekanisme," katanya menambahkan.

Ia pun meminta maaf kepada para pemasok hingga pengecer pupuk atas akibat pemangkasan pengedaran pupuk subsidi tersebut. Imbas dari kebijakan itu, praktis para pemasok hingga pengecer pupuk subsidi nantinya tidak bisa lagi mengambil untung dari penjualannya. 

Namun menurut Sudaryono, kebijakan itu diambil demi kemaslahatan nan lebih besar, dalam perihal ini adalah kepentingan para petani. 

"Jadi sepurane (mohon maaf) bagi pemasok sama pengecer barangkali selama ini ada rezeki legal di situ. Tapi ini demi kemaslahatan nan lebih besar," katanya. 

Ditanya perihal saldo nan tersisa di Kartu Tani nan sekarang dipegang para petani, dia mengatakan nantinya secara otomatis bakal kembali ke negara. 

"Itu mekanismenya bakal kami atur. Kan apapun saldo itu bukan duit petani juga to, itu duit dari negara. Petani tidak rugi," ucap dia. 

Namun, pihaknya mendorong PT Pupuk Indonesia agar ke depan tetap memanfaatkan jaringan pengedaran nan sudah ada. 

"Tapi kita mendorong Pupuk Indonesia memanfaatkan jaringan nan ada. Apakah jadi pergudangan alias kendaraan, tapi tidak lagi penebusan, tidak bisa lantaran itu terlalu lama," ujarnya.

Sudaryono, nan juga Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, itu juga menyebut bahwa pihaknya menjamin kesiapan pupuk subsidi bagi para petani. Bahkan kuota nan ada saat ini dua kali lipat dari sebelumnya. 

"Alokasi pupuk tahun ini sudah dua kali lipat dibanding 2023 dan pupuk itu bukan anggarannya tapi kuota jumlah pupuknya sehingga jika bahan baku naik itu anggaran naik jumlah pupuk tetap sama," kata dia.

Lebih lanjut dia memastikan pemerintah telah menjamin kuota pupuk itu sesuai dengan kebutuhan para petani. Kalau sampai ada bahan baku pupuk naik, kuota tersebut tidak bakal berkurang.

"Kalau kemarin itu lantaran perang anggaran nan dipatok sesuai anggaran, bahan baku naik produksi turun. Tapi sekarang nan dikunci jumlahnya," kata Sudaryono.