Warga Demo di KPU DKI, Minta Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah penduduk menggelar tindakan demonstrasi di depan instansi KPU DKI Jakarta jelang rapat pleno penetapan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana nan maju lewat jalur independen alias perseorangan, Senin (19/8) sore.

Koordinator Lapangan Aksi Rafli menilai pasangan tersebut telah melanggar norma lantaran mencatut banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk Jakarta sebagai pendukung mereka.

"Kami meminta bahwasanya Dharma Pongrekun ini dibatalkan oleh KPU untuk pendaftaran calon gubernurnya. Karena kita tahu betul bahwasanya ini sudah melanggar hukum," kata Rafli.

Dia mengatakan KPU DKI kudu bersikap tegas atas pelanggaran norma nan dilakukan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sebelum melakukan tindakan di depan instansi KPU DKI, massa juga telah menggelar tindakan di depan Mabes Polri. Mereka pun mendorong agar Mabes Polri mengusut pelanggaran tersebut.

"Juga kami meminta kepada pihak Bareskrim, Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ini," ucap Rafli.

Sebelumnya, KPU DKI menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah memenuhi syarat sebagai bakal calon independen untuk mendaftar di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua KPU DKI Wahyu Dinatamengatakan keputusan ini ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 311/PL.02.2-BA/31 tahun 2024 tentang hasil perbaikan verifikasi manajemen perbaikan ke satu support calon independen atas tindak lanjut Keputusan Bawaslu.

KPU DKI melakukan verifikasi ulang sesuai hasil sengketa nan diputuskan Bawaslu. Hasilnya, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana ditetapkan mempunyai 721.221 support dari penduduk DKI Jakarta.

Namun, belakangan banyak penduduk Jakarta nan kaget lantaran mengetahui NIK mereka diduga dicatut sepihak oleh Pongrekun-Kun Wardana. Bahkan dua anak eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan termasuk juga dicatut.

Pada Sabtu (17/8), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 kejuaraan dari masyarakat nan identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat support Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dari penduduk soal dugaan pencatutan identitas penduduk untuk syarat support itu.

(yla/tsa)

[Gambas:Video CNN]