Batam, CNN Indonesia --
Awal pekan ini, Senin (27/1) puluhan penduduk Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau memprotes penjualan kawasan mangrove ke perusahaan.
Aksi itu dilakukan penduduk di instansi Desa Sugie. Mereka memprotes 80 hektare lahan nan ada mangrove itu dijual ke perusahaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Para warga--yang juga ada emak-emak--memprotes penjualan tersebut lantaran area mangrove itu menjadi tempat penduduk pesisir hidup mencari ikan hingga kepiting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak bupati nan terhormat, kami masyarakat mu, dengan siapa lagi kami bisa mengeluh, Kepala Desa kami mengesahkan penjualan lahan kami, tempat kami mencari makanan dan menyambung hidup," ujar seorang emak-emak nan memimpin orasi di depan instansi Desa Sugie kala itu.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Sugie Besar, Samat Rakaat membenarkan soal lahan di area mangrove ke perusahaan untuk proyek PLTS.
Samat mengatakan dari 80 hektare lahan dijual pemilik lahan sekitar 20 persen memang merupakan area mangrove. Dan, itulah sambungnya nan jadi pemicu marahnya penduduk setempat. Pasalnya area mangrove jadi tempat penduduk pesisir berjuntai hidup untuk mencari ikan hingga kepiting.
Samat menyebut bahwa Mawasi selaku Kades Sugie Sugi, Mawasi juga mengeluarkan surat pernyataan nan menyatakan bahwa seseorang menguasai tanah secara bentuk alias disebut Sporadik di dalam area mangrove.
"Pemicunya kan, ada mangrove di atas lahan, sekitar 20 persen, itu nan penduduk protes. Kita minta nan ada mangrove tidak masuk untuk dijual, dihilangkan aja [dari kesepakatan penjualan]," kata Samat kepada CNNIndonesia.com, Jum'at (31/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan bakal melakukan mediasi pekan depan ialah pada Senin (3/2) dengan mengundang perwakilan masyarakat Desa Sugie, Kades Sugie, Kapolsek, serta Danramil untuk membahas masalah penjualan 80 hektare lahan nan masuk area mangrove.
Menurutnya, jangan sampai masalah ini membikin investasi nan masuk ke Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, menyerap ribuan tenaga kerja jadi terganggu.
"Nanti, Senin (3/2) kami bakal undang perwakilan masyarakat, kepala desa, kapolsek, dan danramil untuk lakukan mediasi menyelesaikan masalah ini," ujar Samat.
(arp/kid)
[Gambas:Video CNN]