Yahya Staquf Ungkap Legitimasi PBNU Benahi PKB Cak Imin

Surabaya, CNN Indonesia --

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyebut argumen pihaknya merasa kudu membenahi PKB.

Hal itu dijelaskan Yahya usai menerima 'Mandat Tebuireng' nan merupakan usulan serta kesepakatan ratusan kiai-kiai NU kepada PBNU untuk segera membenahi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Yahya mengatakan, permasalahan di PKB bukan terjadi baru-baru ini saja. Tapi sudah berjalan lama, lebih dari 15 tahun lalu. Yakni sejak Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB.

"Tapi memang selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya nan persuasif untuk mengelolanya," kata Yahya ditemui di Pesantren Miftachussunnah, Kedung Tarukan, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya, Selasa (13/8).

Yahya mengatakan, PBNU pun menelaah dan berupaya melakukan langkah-langkah nan strategis dan persuasif, untuk mengurai persoalan hubungan antara NU dengan PKB.

Dalam rentang sekian lama, kata Yahya, setelah dilakukan pendalaman baik melalui study terhadap dokumen-dokumen nan pernah ada, maupun juga keterangan dari para narasumber nan diundang, ditemukan satu masalah nan sangat mendasar. Yakni dieliminasinya kegunaan Dewan Syuro di PKB.

"Di dalam PKB itu kedudukan Dewan Syuro telah dieliminasi sedemikian rupa. Sehingga Dewan Syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi mempunyai kewenangan apapun di dalam pembuatan keputusan," ucapnya.

Menurut Yahya nan juga pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang ini, apa nan dilakukan PKB adalah perubahan nan sangat fundamental.

Padahal, kata dia, para Kiai NU mendirikan PKB pada 1998 silam, dengan struktural kepengurusan lembaga menyerupai PBNU. Yakni ada Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro, dilengkapi tugas dan kegunaan nan melekat.

"Tetapi kita memandang bahwa sekarang nan terjadi realitasnya bahwa kreasi nan dibuatkan oleh PBNU itu sudah berubah sama sekali. Sehingga nilai-nilainya juga kita memandang di sana-sini ada ketidakselarasan dengan apa nan dulu digariskan pada saat didirikannya," ucapnya.

Selain itu, menurut Yahya, PKB sekarang juga telah melenceng dari pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi, juga telah tak sesuai sembilan poin Mabda' Siyasi PKB.

"Seperti misalnya nilai-nilai nan terkandung di dalam arsip nan disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga arsip nan disebut sebagai Mabda' Siyasj PKB. Itu jika dilihat dengan teliti maka bakal ada ketidakselarasan," ujar Yahya.

Terkait temuan itu, Yahya mengatakan PBNU telah membikin keputusan untuk melakukan langkah-langkah upaya menuju perbaikan PKB.

Ia menegaskan NU dengan PKB mempunyai hubungan nan unik lantaran partai ini didirikan oleh NU. Sehingga, menurutnya NU beserta struktur kepengurusannya sebetulnya mempunyai tanggung jawab moral atas dinamika nan ada di dalam PKB.

Di sisi lain, Yahya juga menyadari bahwa NU dan PKB adalah dua entitas nan berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali.

"Sehingga misalnya, tidak bisa misalnya PBNU membikin SK memecat Ketua PKB, tidak bisa. PBNU misalnya membikin SK membatalkan keputusan-keputusan PKB jelas tidak bisa. Kita semua tahu, kita menyadari itu," ucapnya.

Tapi, Yahya melanjutkan, NU mempunyai pengaruh nan bisa digunakan untuk mendorong dan menekan agar PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi para ustad dan penduduk NU nan berkembang.

"PBNU bisa memberikan nasihat, PBNU bisa memberikan sampai kepada tekanan-tekanan agar PKB memenuhi aspirasi-aspirasi nan muncul dari kalangan NU, aspirasi nan muncul dari para kiai-kiai pesantren dan seterusnya," ucapnya.

"Ini adalah sistem politik nan normal, nan biasa, tapi ditambah dengan berat tanggung jawab moral NU terhadap PKB itu sendiri. Itu nan ke depan bakal kita tempuh," tambahnya.

Ia menyebut, PBNU mempunyai tanggung jawab moral terhadap PKB. Karena kelahiran partai ini tak bisa lepas dari cita-cita para ustad NU.

"Dengan nan lain sama sekali tidak ada hubungan, misalnya NU dengan Golkar misalnya, NU juga sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, itu terserah pada partai masing-masing untuk mengelola hubungannya dengan konstituennya. Tetapi dengan PKB, sekali lagi, lantaran didirikan oleh NU maka ada tanggung jawab moralnya, unik mengenai perihal ini," ucapnya.

Sebelumnya, Yahya mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Kewenangan itu dinamai 'Mandat Tebuireng'.

Mandat ini diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan ustad berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8). Di forum itu mereka menyepakati 'Mandat Tebuireng' untuk kemudian disampaikan kepada Rais Aam PBNU.

(frd/DAL)

[Gambas:Video CNN]