Yusril Bantah Ikut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah ikut mencopot Afriansyah Noor dari posisi sekretaris jenderal partai.

Ia mengatakan pihak nan meneken surat keputusan (SK) kepengurusan PBB baru adalah Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

"Jadi jika dikatakan saya memberhentikan Sekjen PBB Afriansyah Noor, saya katakan perihal itu tidak betul sama sekali. Keputusan perubahan susunan Pengurus diteken Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Yusril menjelaskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB mengatur kewenangan memilih dan mengganti Sekjen sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Umum alias Penjabat Ketua Umum.

Namun, dia menjelaskan secara formil dan teknis prosedural permohonan pengesahan kepengurusan baru partai politik nan diajukan ke Menteri Hukum dan HAM kudu diajukan berbareng oleh pengurus DPP partai nan lama. Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

"Setahu saya, permohonan pengesahan itu telah diajukan oleh Pj Ketua Umum Fahri Bachmid dan Sekjen PBB nan baru Ir Muhammad Masduki. Tetapi oleh pejabat di Ditjen AHU Kemenkumham, permohonan tersebut diminta untuk diubah, agar ditandatangani oleh saya sebagai Ketua Umum DPP PBB nan lama," ujarnya.

Yusril juga menegaskan dirinya telah mengundurkan diri dari kedudukan Ketua Umum PBB. Pengunduran dirinya itu pun hanya beberapa saat setelah prosesi pemilihan Pj Ketua Umum PBB nan dipimpin oleh Husni Jum'at.

"Saya sendiri sebenarnya sudah tidak mau ikut-campur dalam urusan internal PBB setelah saya mengundurkan diri. Saya hanya berambisi semua pihak cooling down dan mengedepankan kerasionalan dan kedewasaan berpolitik dalam memimpin PBB ke depan," katanya.

Sebelumnya Afriansyah telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PBB. Usai dicopot, dia menilai ada sejumlah kejanggalan perihal SK Kemenkumham mengenai kepengurusan PBB nan baru.

Salah satunya surat usulan SK baru itu turut ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra nan tak lagi berstatus sebagai Ketum PBB dan ditandatangani oleh Wasekjen PBB kendati Sekjen PBB saat itu ialah dirinya tidak dalam posisi berhalangan.

"Kejelasan bahwa SK nan diberikan alias SK nan diusulkan nan menurut saya adalah SK nan tertanggal 25 Mei ditandatangani oleh Ketum Yusril nan sudah mundur kemudian juga ditandatangani oleh Wakil Sekjen. Apakah itu sah apa tidak," kata Afriansyah.

"Atau nan kedua, ada surat Pj dengan sekjen nan baru nan mengusulkan, itu lebih tidak sah lagi. Itu lebih zalim," sambungnya.

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]