7 jam yang lalu
CNN Indonesia
Jumat, 24 Jan 2025 20:26 WIB
Menko Yusril Ihza Mahendra angkat bunyi mengenai rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA FOTO/FAUZAN
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bunyi mengenai rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Yusril mengaku pihaknya tetap belum mendapatkan info resmi mengenai rencana deportasi tersebut. Akan tetapi, dia memastikan pemerintah bakal bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tentang adanya WNI nan dideportasi.
"Kita belum mendapatkan satu info resmi dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin bakal ada kebijakan mengenai soal ini, dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak bisa bereaksi terlalu sigap terhadap satu masalah nan sebetulnya belum jelas betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, jika perihal seperti itu terjadi, kita kudu siap juga mengantisipasi," imbuhnya.
Pemerintahan Trump di AS telah mengumumkan rencana operasi penanganan ratusan imigran dan sebagian dideportasi, Kamis (23/1), kurang dari sepekan setelah dilantik.
Selama kampanye, Trump berjanji bakal menerapkan tindakan keras ke imigrasi ilegal. Trump dilantik menjadi presiden pada 20 Januari. Tak lama setelah itu, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif.
Beberapa perintah itu di antaranya memperluas balasan meninggal bagi pidana dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kehadiran para pencari suaka.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI saat ini membentuk tim unik sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Trump mengenai deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya bakal membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap penduduk negara Indonesia.
"Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini kudu kita antisipasi lebih awal lantaran bukan tidak mungkin bakal ada WNI kita nan terkena," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).
Pigai menyebut tetap ada WNI nan tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan info mengenai WNI nan mulai resah, terutama mereka nan mempunyai masalah dengan surat-surat keimigrasian.
"Misalnya saja ada nan menetap dengan bekal visa turis alias menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi rupanya dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada nan mengenai WNI kita juga," urai dia.
(tfq/gil)
[Gambas:Video CNN]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·