Zulhas Sebut Presiden Prabowo Sepakat Bahas Status Kelembagaan Bulog pada Jumat Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pengkajian transformasi Bulog bakal dibahas mulai pekan ini. Rapat terbatas nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini menyepakati untuk membahas status kelembagaan Bulog pada Jumat, 29 November 2024.

"Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kami bakal membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog lantaran swasembada pangan. Ini bakal sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain," kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 November 2024, usai rapat terbatas.

Prabowo beriktikad menjadikan Bulog badan otonom di bawah presiden. Semua Perusahaan Umum (Perum) Bulog berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Zulhas, eks Menteri Perdagangan ini juga menyinggung soal transformasi finansial Bulog.

Keuangan Bulog, kata Zulhas, bakal lebih baik jika nantinya menjadi sebuah badan unik di bawah presiden. "Kalau Bulog lancar membeli, lancar jika uangnya ada, jika pakai kembang terus dia ngitung untung, rugi terus. Oleh lantaran itu, Bulog bakal dibahas mengenai transformasi kelembagaannya," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Berdasarkan arsip nan diperoleh Tempo, perubahan kendali Bulog dirancang tim nan beranggotakan 17 orang dan dipimpin Rachmat Pambudy. Rachmat adalah salah satu personil majelis master bagian pangan nan mendukung Prabowo sejak pemilihan presiden 2019. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. 

Saat ini Rachmat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dimintai konfirmasi, Rachmat tak kunjung menjawab. 

Tugas Bulog memang berat. Sejak berubah dari LPND menjadi BUMN pada 2003, Bulog mengemban kegunaan dobel sebagai pengampu tanggungjawab pelayanan publik alias public service obligation (PSO) sekaligus lembaga komersial. Ketika menjalankan dua peran itu, Bulog kerap merugi. Pada 2019, misalnya, Bulog merugi hingga Rp 1,7 triliun. Kondisi finansial Bulog berangsur membaik dan pada 2023 perusahaan ini meraup untung Rp 820 miliar.

Dualisme peran Bulog kerap menuai perdebatan. Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor alias IPB University, Jawa Barat, Dwi Andreas Santosa, mengatakan status Bulog sebagai perusahaan umum nan bertindak saat ini memang menuntut keuntungan. Tapi, di sisi lain, dalam menjalankan penugasan stabilisasi dan intervensi harga, Bulog mempunyai akibat rugi. 

“Kalau Bulog pikirkan untung-rugi, gimana bisa menangani kesejahteraan petani?” kata Dwi Andreas Santosa.