198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebanyak 198 proyek strategis nasional alias PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun.  

“Selama 8 tahun terakhir (2016-2024) proyek strategis nasional secara signifikan berakibat positif pada beragam sektor ekonomi. Secara kumulatif 198 proyek telah selesai. Realisasi nan selesai senilai Rp1.614 triliun,” kata Airlangga di sela Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi Proyek Strategi Nasional di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Airlangga mengatakan, penyelesaian 198 PSN dengan nilai mencapai Rp1.614 triliun tersebut meliputi infrastruktur, kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi.

Menko Perekonomian juga menyebut bahwa selain 198 PNS nan telah selesai dibangun dalam waktu delapan tahun terakhir, juga ada 32 proyek dan 10 program telah beraksi sebagian, serta 44 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi.

Menurut Menko Perekonomian PSN tersebut dapat memberikan akibat output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang.

”Infrastruktur terus menjadi sebuah konsentrasi dalam pembangunan nasional. Relevansi dan urgensi prasarana juga ada dalam RPJMN,” kata Airlangga.

Menurut dia, selain sejumlah sektor tersebut, pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical mineral dalam mendukung transisi dan ketahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.

Untuk itu secara unik pada sektor pengolahan mineral, Pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN berupa sembilan smelter akomodasi pengolahan nikel dengan perkiraan output 2,5 juta ton per tahun, dan empat smelter akomodasi pengolahan bauksit dengan perkiraan output mencapai 3 juta ton per tahun.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah berambisi dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp554 triliun.

Jokowi Akan Evaluasi PSN, nan Lelet Disetop Fasilitasnya

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional alias PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada akhir Juni mendatang. Sekretaris Kementerian Koordinator bagian Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan proyek nan tidak lolos pertimbangan tidak bakal dilanjutkan.

Iklan

“Pemerintah tidak mau meninggalkan proyek nan berpotensi mangkrak,” ujarnya di Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.

Susijiwono nan juga Ketua Pelaksana Deputi 6, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), mengatakan peringatan kepada badan upaya sudah mulai dilakukan. Pemberitahuan dipaparkan lewat Rapat Kerja Nasional untuk Proyek Strategis Nasional dengan tema Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, nan berjalan Selasa. Kemenko Perekonomian mengumpulkan lebih dari 200 badan upaya dan penanggung jawab proyek.

Menurut Susijiwono, 233 PSN dan program nan saat ini tetap melangkah bakal dicabut statusnya jika tidak lolos evaluasi. Artinya, proyek itu tidak lagi menerima akomodasi dan kemudahan seperti percepatan lahan, perizinan hingga support pembiayaan. Begitupun dengan 23 Program Kawasan Ekonomi Khusus.

Para penanggung jawab proyek mempunyai waktu sekitar satu separuh bulan untuk menyelesaikan beragam masalah seperti pengadaan lahan dan perizinan, sebelum keputusan di akhir Juni mendatang.

Pemerintah membagi tiga tahapan pertimbangan ialah penyiapan, bangunan sampai operasi. Masing-masing proyek bakal disupervisi. Misalnya, apakah pembiayaan sudah jelas didapat, pengadaan lahan alias land clearing beres, dan sudah punya persyaratan perizinan dari semua kementerian lembaga. “Kalau memenuhi, layak untuk dilanjutkan,” kata dia.

Ada 16 PSN baru nan ditetapkan pada 2024. Untuk proyek baru tersebut, Susijiwono berujar penanggung jawab proyek kudu menyelesaikan perizinan data, penentuan letak hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias AMDAL.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan program pemerintah saat ini bakal terus berjalan. "Prinsip Presiden, tidak mau membebani pemerintah selanjutnya," ujarnya.

ANTARA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor Pendiri PSI Grace Natalie Dapat Jabatan di Pemerintahan dari Jokowi, Ini Profilnya