21 Kadin Daerah Menolak Munaslub,: Tak Sesuai AD/ART

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi menolak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjad.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini  menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Adapun 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi nan menolak agenda ini adalah Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Muhalim Djafar Litty, Ketua Umum Kadin Gorontalo, menyatakan dukungannya pada Ketus Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjad untuk menyelesaikan kepemimpinannya hingga 2026 mendatang.

“Selain itu, berasas AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub alias pergantian antar waktu selama Ketua Umum terpilih tidak melanggar alias menyatakan mengundurkan diri,” tulis Muhalim dalam siaran tertulis tersebut.

Sejalan dengan nan disampaikan Muhalim Djafar, Ketua Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang juga menyatakan penolakannya pada Munaslub nan diadakan hari ini. 

“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala corak aktivitas nan tidak sah. Kami menilai segala tindakan nan tidak sejalan dengan patokan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah bumi usaha,” ujar Anton.

Iklan

Sebelumnya, pengurus Kadin Indonesia dari tiap provinsi bakal menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024. Sejumlah personil asosiasi itu menyebut salah satu agenda dalam Munaslub tersebut adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, ialah Arsjad Radjid.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Kadin Provinsi nan berkumpul di Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, dan personil majelis pertimbangan menerima usulan itu secara langsung. 

Ketua Kadin dari Bangka Belitung, Thomas Jusman, mengatakan para petinggi asosiasinya di beragam wilayah mengusulkan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lantaran untuk kebaikan para pengusaha. Dia menyebut Kadin Indonesia kudu netral dan konsisten menjadi mitra pemerintah. 

“Munaslub nan kami usulkan merupakan jalan terbaik bagi kita berbareng dan tentunya untuk suasana bumi usaha, di mana Kadin adalah tempat berkumpulnya para pengusaha nan netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah nan kudu sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas saat menyampaikan pidato di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024. 

Adil Al Hasan turut berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara