7 Fakta Terbaru Judi Online RI: Transaksi Rp600 T-Bakal Dapat Bansos

Jakarta, CNN Indonesia --

Judi online (judol) terus meluas di Indonesia, apalagi transaksinya sudah mencapai Rp600 triliun sampai saat ini.

Praktik ini kembali disorot usai seorang polisi wanita (polwan) membakar sang suami, lantaran jengkel uangnya lenyap dipakai gambling online. Sang suami berkedudukan briptu itu tewas setelah mengalami luka bakar 96 persen.

Kejadian ini terjadi pada Sabtu (8/6). Peristiwa tersebut diawali cekcok pasangan suami istri polisi mengenai penghasilan ke-13.

Polwan di Polres Mojokerto Briptu FN (28) menanyakan kepada sang suami Briptu RDW (27) soal penghasilan ke-13 nan hanya tersisa Rp800 ribu. Padahal, semula duit di rekening sang suami berjumlah Rp2,8 juta.

"Bahwa motif daripada kejadian ini bahwa kerabat almarhum ini, Briptu RDW ini sering menghabiskan duit shopping nan harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk, minta maaf ini, main gambling online," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Minggu (9/6).

Eskalasi kejadian tersebut membikin Presiden Joko Widodo tampak serius menangani gambling online. Ia sampai membentuk satuan tugas (satgas) unik untuk memberantas praktik judol.

Berikut 7 kebenaran terbaru mengenai gambling online di Indonesia:

1. Jokowi Bentuk Satgas Judol, Dipimpin Menko Polhukam

Presiden Jokowi mulanya menyampaikan pesan khusus. Ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak berjudi, baik online maupun offline.

"Sudah banyak terjadi lantaran gambling kekayaan barang lenyap terjual, lantaran gambling suami istri bercerai, lantaran gambling melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, apalagi tidak sedikit nan menimbulkan korban jiwa," ucapnya dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6).

Sehari setelahnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Ia menegaskan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto nan bakal memimpin satgas tersebut.

Sedangkan dirinya menjadi ketua harian bagian pencegahan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipercaya Presiden Jokowi sebagai ketua harian bagian penegakan hukum.

Masa kerja satgas diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas ini bakal bekerja mulai 14 Juni 2024-31 Desember 2024, meski bisa diperpanjang melalui keputusan presiden.

2. Jokowi Tutup 2,1 Juta Situs Judi Online

Presiden Jokowi menyatakan sudah melenyapkan gambling online, sejak sebelum satgas dibentuk. Ia apalagi menyatakan sudah menutup 2,1 juta situs judol di Indonesia.

"Pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi pertaruhan online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs gambling online sudah ditutup," kata Jokowi.

Jokowi mewanti-wanti gambling online sebagai kejahatan transnasional. Menurutnya, pertahanan terbaik menghadapi ancaman itu adalah memperkuat pribadi masing-masing.

Ia meminta masyarakat untuk tidak ikut gambling online. Jokowi mau masyarakat bijak mengelola uangnya masing-masing.

"Oleh karenanya saya membujuk seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan gambling online," sambungnya.

3. PPATK Catat Transaksi Judol Tembus Rp600 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi gambling online di Indonesia tak main-main. Nominalnya apalagi sudah menembus Rp600 triliun.

"Tahun ini saja (kuartal I 2024) perputaran transaksi sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi jika dijumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp600 triliun perputaran transaksinya," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat (14/6).

Ivan mengatakan transaksi mengenai judol dilakukan ke sejumlah negara. Kendati, dia tak merinci lebih lanjut negara mana saja nan terekam oleh PPATK.

PPATK menyebut nilai transaksinya bervariasi dari Indonesia ke sejumlah negara. Ivan menegaskan jumlah semua transaksi judol tersebut relatif signifikan.

"Kita memandang tren penurunan. Namun, tetap diwaspadai pola-pola baru lantaran demand nan besar, ada potensi naik memandang info kuartal I 2024," jelasnya

"Saat ini dapat dikatakan telah sukses dihambat dengan sinergitas antarlembaga nan semakin kuat saat ini, apalagi dalam satgas di bawah ketua Menko Polhukam. Jika penanganan tidak serius dilakukan, info menunjukkan kecenderungan jumlahnya bakal semakin besar lagi," wanti-wanti Ivan.

Lanjut ke laman berikutnya...