Adik Prabowo Sebut Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun Karena Pengusaha Sawit Nakal, Respons Gapki?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono merespons tudingan ada pengusaha sawit nan merugikan finansial negara.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap pengusaha sawit bandel menyebabkan kebocoran pendapatan sebesar Rp 300 triliun.

Eddy menyebut rumor kebocoran itu bermulai dari persoalan tata kelola sawit di area hutan. Masalah ini sudah bergulir sejak lama.

“Ini sebenarnya kasus keterlanjuran, kemudian ada UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) alias UU No 6 tahun 2023,” kata Eddy saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 10 Oktober 2024.

Eddy menerangkan setelah patokan disahkan, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit khususnya nan berada di area hutan.

Sesuai pasal 110A UU Cipta Kerja, pengusaha nan belum memenuhi persyaratan izin wajib menyelesaikan sebelum 2 November 2023. Jika tidak, maka bakal mendapat denda administratif alias pencabutan perizinan.

Dia menduga masalah persyaratan itulah nan disebut Hashim sebagai potensi penerimaan negara nan hilang. "Mungkin ini nan dianggap mengemplang padahal sebenarnya tidak seperti itu lantaran semua susah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," ujarnya.

Menurut Eddy, kategori dalam pasal ini ini adalah pengusaha nan sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK. Namun nan dia ketahui sekitar 90 persen perusahaan sudah menyelesaikan masalah manajemen tersebut.

Iklan

Ada pula pengusaha nan masuk kategori pasal 110B. Beleid ini menyebut bahwa orang nan melakukan aktivitas di area rimba tanpa izin sebelum November 2020, dikenai hukuman administratif.

Namun dia juga tidak percaya pelanggaran mana nan dimaksud oleh Hashim. “Saya juga tidak tahu yg mana karena 110B Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari KLHK,” kata dia.

Sebelumnya Hasim Djojohadikusumo mengatakan, info kebocoran penerimaan Rp 300 triliun telah diketahui oleh Prabowo Subianto. “Ada jutaan hektare area rimba nan diokupasi liar oleh pengusaha sawit nan nakal,” ujar Hashim dalam aktivitas Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih tersebut mengatakan info didapat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

Prabowo disebut bakal mengejar potensi penerimaan nan besar tersebut untuk tambahan anggaran negara. Khusunya untuk membantu pembiayaan beberapa program unggulan seperti pembangunan sekolah dan makan bergizi gratis.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Prabowo Sebut Banyak Kebocoran Kekayaan Negara: Tidak Sampai ke Rakyat