Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional alias PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada akhir Juni mendatang. Sekretaris Kementerian Koordinator bagian Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan proyek nan tidak lolos pertimbangan tidak bakal dilanjutkan. “Pemerintah tidak mau meninggalkan proyek nan berpotensi mangkrak,” ujarnya di Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.

Susijiwono nan juga berkedudukan Ketua Pelaksana Deputi 6, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), mengatakan peringatan kepada badan upaya sudah mulai dilakukan. Pemberitahuan dipaparkan lewat Rapat Kerja Nasional untuk Proyek Strategis Nasional dengan tema Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, nan berjalan hari ini. Kemenko Perekonomian mengumpulkan lebih dari 200 badan upaya dan penanggung jawab proyek.

Menurut Susijiwono, dari 233 PSN dan program nan saat ini tetap melangkah kudu lolos evaluasi, jika tidak statusnya bakal dicabut. Sehingga tidak menerima akomodasi dan kemudahan seperti percepatan lahan, perizinan hingga support pembiayaan. Begitupun dengan 23 Program Kawasan Ekonomi Khusus.

Para penanggung jawab proyek mempunyai waktu sekitar satu separuh bulan untuk menyelesaikan beragam masalah seperti pengadaan lahan dan perizinan, sebelum keputusan di akhir Juni mendatang.

Iklan

Pemerintah membagi tiga tahapan pertimbangan ialah penyiapan, bangunan sampai operasi. Masing-masing proyek bakal disupervisi. Misalnya, apakah pembiayaan sudah jelas didapat, pengadaan lahan alias land clearing beres, dan sudah punya persyaratan perizinan dari semua kementerian lembaga. “Kalau memenuhi, layak untuk dilanjutkan,” kata dia.

Ada 16 PSN baru nan baru ditetapkan pada 2024. Untuk proyek baru tersebut, Susijiwono berujar penanggung jawab proyek kudu menyelesaikan perizinan data, penentuan letak hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias AMDAL.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan program pemerintah saat ini bakal terus berjalan. "Prinsip Presiden, tidak mau membebani pemerintah selanjutnya," ujarnya.